Berita

Diskusi publik "Peringatan Hari HAM dan Mengenang 57 Tahun Munir: Potret Penegakan HAM di Indonesia"/Net

Politik

YLBHI: Bukti Hanya Urusan Teknis, Tanpa Kemauan maka Kasus Munir Tidak Akan Selesai

KAMIS, 08 DESEMBER 2022 | 23:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, mengaku saat ini dirinya merasa  bertempur dengan kawan sendiri yang dulu memperjuangkan penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Hal ini ditegaskan Muhammad Isnur pada acara diskusi publik "Peringatan Hari HAM dan Mengenang 57 Tahun Munir: Potret Penegakan HAM di Indonesia" yang diselenggarakan PP IKA UB di Waroeng Sadjoe Tebet, Jakarta, Kamis (8/12).

"Sejak awal kita sudah bilang upaya rekayasa kasus, penghilangan alat bukti sudah dilakukan terhadap kasus Munir. Hingga diputus bersalah bahkan Polycarpus tidak mau mengakui bahkan diberi remisi 5 tahun," ujar Muhammad Isnur.


Penyelesaian kasus Munir, dijelaskan Isnur, bukan soal kemampuan namun soal kemauan untuk mengungkap kasus. Tetapi, bagaimana dorongan politik untuk mendesak agar segera dilakukan penetapan sebagai pelanggaran HAM berat dan penyelesaian kasus.

"Bukti hanya urusan teknis, sehingga jika kemauan politik tidak ada penyelesaian juga tidak akan ada sampai kapanpun," katanya.

Lebih jauh, dia menuturkan bahwa kasus Munir tidak mengenal batas waktu jika memang semua sepakat kasus tersebut adalah pelanggaran HAM berat. Terutama, komitmen dari Presiden Joko Widodo yang saat ini memegang kuasa.

"Tetapi sejak awal memang Jokowi sudah tidak punya komitmen, terbukti di awal ia mengangkat Wiranto sebagai Menkopolhukam, terduga pelanggar HAM ada dalam lingkar inti Istana," terangnya.

Sementara itu, Suciwati, istri almarhum Munir menegaskan bahwa penegakan HAM hari ini nyaris tidak ada. Dia mengaku, sejak awal sudah tidak percaya Jokowi saat mencalonkan presiden termasuk orang-orang di sekitarnya.

Pengesahan KUHP yang baru saja terjadi, lanjut Suciwati, harus menjadi refleksi kita sebagai gerakan masyarakat sipil yang tidak bersinergi satu sama lain bahkan sibuk sendiri dengan proyek masing-masing.

"Harus ada sosok seperti Munir yang menjaga Republik ini dan memperjuangkan darah korban tidak bisa dibeli dengan rupiah," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya