Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak (kedua dari kanan bagian depan) saat umumkan penahanan Gazalba Saleh/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami rencana distribusi uang Rp 2,2 miliar atas pengkondisian putusan Kasasi yang dilakukan oleh Hakim Agung Gazalba Saleh (GS).
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak secara resmi mengumumkan penahanan untuk tersangka Gazalba yang merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
"Untuk kepentingan penyidikan, tersangka GS dilakukan penahanan oleh tim penyidik selama 20 hari pertama, dimulai tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," ujar Johani kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis petang (8/12).
Dalam pengurusan perkara di MA ini, KPK telah menetapkan 13 orang, yaitu Sudrajad Dimyati (SD) selaku Hakim Agung pada MA; Gazalba Saleh (GS) selaku Hakim Agung pada MA; Prasetio Nugroho (PN) selaku Hakim Yustisial dan Panitera Pengganti para Kamar Pidana MA dan Asisten Hakim Agung Gazalba; Redhy Novarisza (RN) selaku Staf Hakim Agung Gazalba; Elly Tri Pangestu (ETP) selaku Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti MA.
Selanjutnya, Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; Nurmanto Akmal (NA) selaku PNS MA; Albasri (AB) selaku PNS MA; Yosep Parera (YP) selaku pengacara; Eko Suparno (ES) selaku pengacara; Heryanto Tanaka (HT) selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (KSP ID); dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) selaku Debitur KSP ID.
Johanis selanjutnya membeberkan konstruksi perkara yang menjerat Gazalba. Di mana pada awal 2022, adanya perselisihan di internal KSP ID yang kemudian terjadi pelaporan perkara pidana dan gugatan perdata yang berlanjut hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang.
Tersangka Yosep dan Eko ditunjuk oleh HT sebagai pengacara untuk mendampingi selama dua proses hukum tersebut berlangsung.
Terkait perkara pidana, HT melaporkan Budiman Gandi Suparman selaku pengurus KSP ID karena adanya pemalsuan akta dan putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dan terdakwa Budiman dinyatakan bebas.
Langkah hukum selanjutnya, yaitu Jaksa mengajukan upaya hukum Kasasi ke MA. Agar pengajuan Kasasi Jaksa dikabulkan, HT menugaskan Yosep dan Eko untuk turut mengawal proses kasasinya di MA.
Karena Yosep dan Eko telah mengenal baik dan biasa bekerja sama dengan Desy sebagai salah satu staf di Kepaniteraan MA untuk mengkondisikan putusan, maka digunakanlah jalur Desy dengan adanya kesepakatan pemberian uang sejumlah sekitar 202 ribu dolar Singapura setara dengan Rp 2,2 miliar.
"Untuk proses pengondisian putusan, DY turut mengajak NA yang juga selaku staf di Kepaniteraan MA dan NA selanjutnya mengkomunikasikan lagi dengan RN selaku staf Hakim Agung GS dan PN sepaku asisten Hakim Agung GS sekaligus sebagai orang kepercayaan dari GS yang adalah salah satu Hakim Agung di MA RI," jelas Johanis.
Untuk proses pengondisian putusan, Desy turut mengajak Nurmanto yang selanjutnya Nurmanto mengkomunikasikan lagi dengan Redhy dan Prasetio yang merupakan orang kepercayaan Gazalba.
Tersangka Gazalba kemudian ditunjuk menjadi salah satu anggota Majelis Hakim yang menangani perkara terdakwa Budiman Gandi Suparman.
Selama proses kasasi, Redhy, Prasetio selalu aktif mengkomunikasikan keinginan HT, Yosep, dan Eko kepada Gazalba.
Keinginan HT, Yose dan Eko terkait pengondisian putusan kasasi terpenuhi dengan diputusnya terdakwa Budiman dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama lima tahun.
Dalam pengondisian putusan kasasi tersebut, sebelumnya juga diduga telah ada pemberian uang pengurusan perkara melalui Desy yang kemudian uang tersebut diduga dibagi di antara Desy, Nurmanto, Redhy, Prasetio, dan Gazalba.
Sumber uang yang digunakan Yosep dan Eko selama proses pengondisian putusan di MA berasal dari HT.
Berikutnya, sebagai realisasi janji pemberian uang, Yosep dan Eko juga menyerahkan uang pengurusan perkara di MA tersebut secara tunai sejumlah 202 ribu dolar Singapura melalui Desy.
"Sedangkan mengenai rencana distribusi pembagian uang 202 ribu dolar Singapura dari DY ke NA, RN, NP, dan GS masih terus dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik," pungkas Johanis.
