Berita

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto/RMOLJatim

Nusantara

Sedang Dikaji, Pemkot Surabaya Siapkan Diklat Semi Militer bagi Remaja Terjaring Patroli Cipta Kondisi

RABU, 07 DESEMBER 2022 | 05:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyiapkan sekolah wawasan kebangsaan bagi para remaja atau pelajar di Kota Pahlawan.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) semi militer itu disiapkan untuk para remaja yang terjaring Patroli Cipta Kondisi di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto menyampaikan, rencana tersebut saat ini tengah dirumuskan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya dan Tim Anggaran.


"Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) ingin mereka anak-anak ini diberikan sekolah wawasan kebangsaan. Ini sedang kita rumuskan dengan Bakesbangpol dan Tim Anggaran," kata Eddy Christijanto dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (6/12).

Eddy menjelaskan, sekolah wawasan kebangsaan ini melibatkan lembaga pendidikan yang ada di TNI atau Polri. Rencananya, pendidikan tersebut segera dimulai pada tahun depan.

"Nanti kita akan koordinasikan juga dengan Forkopimda Surabaya. Pak Wali Kota arahannya adalah mereka yang terjaring itu kita masukkan ke sekolah kebangsaan," tuturnya.

Mantan Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya itu mengungkapkan, pada tahun lalu, pemkot juga pernah menggelar kegiatan sekolah wawasan kebangsaan dengan menggandeng Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal) Juanda.

"Tahun lalu kita kerja sama dengan Lanudal Juanda. Kita juga pernah (kerja sama) dengan Marinir, juga dengan TNI Angkatan Darat," ungkap dia.

Eddy juga menyebutkan, bahwa sekolah wawasan kebangsaan ini dalam bentuk Diklat semi militer.

Para peserta itu akan dilatih mulai fisik, pelatihan baris-berbaris (PBB) hingga pemberian materi tentang wawasan kebangsaan selama dua minggu hingga satu bulan.

"Ada pemberian materi terkait wawasan kebangsaan. Biasanya kita dari Garnisun, Korem dan Polrestabes Surabaya terkait tindak pidana dan juga melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dampak-dampak dari pelanggaran itu seperti apa," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya