Laksamana Yudo Margono dalam akan segera dilantik jadi Panglima TNI gantikan Jenderal Andika Perkasa/Net
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono akan dilantik sebagai Panglima TNI. Sebab, Komisi I DPR RI telah menyetujui Surpres pengajuan calon tunggal panglima TNI ke DPR RI.
Menyikapi hal itu, anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan bahwa kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI Angkatan Laut (AL) dalam mencegah dan menangkap pelaku illegal fishing harus terus dioptimalkan.
Pandangan Fahira, Indonesia merupakan negara dengan besarnya kerugian akibat praktik IUU fishing. Dampaknya, signifikan bagi Indonesia baik ekologis, ekonomi, dan citra Indonesia di dunia internasional.
Menurut Fahira, peningkatan sinergitas patroli pengawasan laut terutama di Laut Natuna Utara harus semakin dikuatkan. Hal ini penting, bukan hanya untuk menyelamatkan kekayaan laut Indonesia, tetapi juga untuk membantu nelayan. Selain itu, para nelayan dapat merasa aman dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.
"Saya berharap Laksamana Yudo yang selangkah lagi menjadi Panglima TNI memberi perhatian khusus dengan menguatkan pengawasan untuk cegah kapal asing mencuri ikan di Natuna,†ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (6/12).
Dalam pandangan Fahira, Pemerintah dalam hal ini melalui KKP dan TNI AL, memiliki wewenang dan kewajiban utama mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia.
Indonesia, kata Fahira, harus menegaskan kepada kapal ikan asing bahwa operasi kapal mereka terutama di sebelah selatan garis kontinental Indonesia dan Vietnam merupakan pelanggaran terhadap hak kedaulatan Indonesia. Apalagi, tambah Fahira, Indonesia sebuah negara yang memiliki kekayaan perikanan laut berlimpah.
"Sehingga harus dijaga secara ekstra," pungkasnya.
