Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Net

Politik

Pemerintah dan DPR Keukeuh Sahkan RKHUP Walau Banyak Penolakan, Pengamat: Mau Jadi Negara Komunis?

SELASA, 06 DESEMBER 2022 | 08:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Meski masih menuai banyak penolakan, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini, Selasa (6/12).

Ini menunjukkan bahwa DPR dan Pemerintah memandang remeh suara masyarakat yang terus menolak sejumlah pasal yang dinilai mengancam kebebasan publik.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, banyaknya pasal bermasalah dalam RKUHP merupakan ancaman bagi demokrasi di Tanah Air.

Sebab, negara terlalu jauh mengintervensi kebebasan dan hak-hak individu setiap warganya. Ini sama saja telah mengkhianati amanat Reformasi 1998.

“Ini pertaruhannya reformasi. Reformasi dikorupsi, dikadali, dihabisi, untuk kepentingan elite dan oligarki itu,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Selasa (6/12).

Ujang juga merasa heran dengan sikap pemerintah dan DPR yang keukeuh mengesahkan RKUHP saat rakyat masih tidak setuju bahkan menolak.

“Ya itulah negara mengatur dirinya sendiri dan membiarkan rakyat yang tidak setuju. Semua diatur negara. Mau jadi negara komunis kah Indonesia ini?” pungkasnya.

Sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai sarat masalah. Bahkanberpotensi menyeret rakyat ke penjara.

Mulai dari penerapan pasal pidana mati, perampasan aset untuk denda individu, pasal penghinaan presiden, pengaturan unjuk rasa, hingga pasal tentang paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Populer

Herman Khaeron Jamin Duet Anies-AHY Mampu Perbaiki Kondisi Negeri

Minggu, 22 Januari 2023 | 05:51

Kabar Duka, Lieus Sungkharisma Meninggal Dunia

Selasa, 24 Januari 2023 | 22:59

Ini Permintaan Terakhir Lieus Sungkharisma Sebelum Meninggal Dunia

Rabu, 25 Januari 2023 | 00:19

Syahganda Nainggolan: Lieus Sungkharisma Pejuang Tangguh

Selasa, 24 Januari 2023 | 23:19

Sengkarut Pertarungan Trah Soekarno, Lebih Layak Mega atau Guntur?

Selasa, 24 Januari 2023 | 08:17

Pimpin Jateng 9 Tahun Cuma Berhasil Pangkas 1 Juta Kemiskinan, Gimana jadi Presiden RI?

Senin, 23 Januari 2023 | 15:01

Amatan Rocky Gerung, Jokowi Sedang Preteli Kekuasaan Megawati

Minggu, 22 Januari 2023 | 09:17

UPDATE

Erdogan Izinkan Finlandia Masuk NATO, tapi Tolak Swedia

Senin, 30 Januari 2023 | 12:39

Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus Kasus Tabrakan Mahasiswa UI

Senin, 30 Januari 2023 | 12:29

Israel dan Palestina Panas Lagi, Rusia Desak Tanggung Jawab Dua Negara dan Pembicaraan Damai

Senin, 30 Januari 2023 | 12:17

Sebagai Pendatang Baru, Kaesang Disarankan Sambangi para Senior dan Ketum Parpol

Senin, 30 Januari 2023 | 12:05

Ramaphosa: Krisis Listrik Gerogoti Pertumbuhan Ekonomi Afrika Selatan

Senin, 30 Januari 2023 | 11:56

Pengamat Yakin Surya Paloh Menolak Jika Diminta Jokowi Cabut Pencapresan Anies

Senin, 30 Januari 2023 | 11:56

China Cabut Penangguhan Visa untuk Pelancong dari Jepang, Tapi Tidak untuk Korsel

Senin, 30 Januari 2023 | 11:45

Bikin Khawatir Warga Australia Barat, Rio Tinto Minta Maaf atas Hilangnya Kapsul Radioaktif

Senin, 30 Januari 2023 | 11:26

Jokowi Perlu Contoh Anwar Ibrahim, Tidak Jadikan Pengusaha sebagai Menteri

Senin, 30 Januari 2023 | 11:12

Kerap Terjadi Kecelakaan Kerja, Jaman Morowali Desak Pemerintah Tinjau Ulang Izin PT GNI

Senin, 30 Januari 2023 | 10:57

Selengkapnya