Berita

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, usai seminar publik di Gedung Sate/RMOLJabar

Hukum

Nekat Selewengkan Dana Bantuan Kebencanaan, Hukuman Mati Sudah Menanti

SELASA, 06 DESEMBER 2022 | 08:29 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pihak yang mendapat tugas untuk menyalurkan dana bantuan kebencanaan agar tidak coba-coba menyelewengkan. Termasuk bantuan untuk korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

Kalau nekat melakukan penyelewengan, hukuman mati sudah menanti.

"Undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor) mengatur, apabila terjadi hal seperti itu (korupsi dana kebencanaan) hukuman maksimal adalah hukuman mati," tegas Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, saat ditemui Kantor Berita RMOLJabar, di Gedung Sate, Senin (5/12).

Menurut dia, titik rawan korupsi dalam pendistribusian dana kebencanaan ada di semua lini. Apalagi, bantuan yang disalurkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

"Ketika uang ini tidak disalurkan kepada yang seharusnya menerima, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi," tuturnya.

Ancaman hukuman mati ini tidak hanya isapan belaka, karena negara sudah serius menyisihkan anggaran untuk membantu korban yang terdampak bencana.

"Dalam kondisi bencana, orang susah, malah orang lain mengambil manfaat dari situ. Itu bisa berdampak pada hukuman mati," ucapnya.

Kendati begitu, ancaman hukuman mati tidak akan dikenakan pada kondisi ketidaksengajaan, seperti keterlambatan bantuan.

"Tentunya tidak bisa (ancaman hukuman mati) kalau sesuatu yang tidak diinginkan, kecuali memang disengaja. Beda antara sengaja untuk melakukan perbuatan jahat dengan sesuatu yang bukan karena sengaja untuk melakukan jahat," imbuhnya.

Saat ini, KPK belum menerima laporan terkait penyelewengan dana kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Meski belum ada laporan, KPK akan terus melakukan pemantauan.

"Misalkan ada indikasi (dan) laporan, indikasinya tentang terjadinya suatu tindak pidana korupsi, tentunya KPK akan melakukan tindak tegas," tutupnya. 

Populer

Video yang Sebut Ratusan Tentara China Masuk Indonesia Tengah Didalami Aparat

Kamis, 02 Februari 2023 | 22:25

Pimpinan RMOL Bengkulu Ditembak Orang Tidak Dikenal

Jumat, 03 Februari 2023 | 14:18

Cak Nanto Kutuk Keras Penembakan terhadap Mantan Sekjen Pemuda Muhammadiyah

Jumat, 03 Februari 2023 | 14:44

Pakar Hukum: Ganti KPU, Baru Titik Awal Sudah Curang

Selasa, 31 Januari 2023 | 00:40

Menag Yaqut Penuhi Panggilan KPK

Jumat, 27 Januari 2023 | 14:31

Prabowo Subianto Hormat untuk Lieus

Rabu, 25 Januari 2023 | 16:33

Silaturahmi Rizal Ramli dan Habib Rizieq, Sepakat Minta Elite Hentikan Adu Domba Agama

Rabu, 25 Januari 2023 | 16:13

UPDATE

Lawan Praktik Pernikahan Anak di Bawah Umur, Polisi India Amankan 1.800 Tersangka

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:03

Diresmikan Panglima TNI, Monumen Jenderal Besar Soedirman Berdiri Tegak di PIK-2

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:49

Menlu ASEAN Siap Ikuti Perhelatan AMM Retreat 2023

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:48

Kanada Luncurkan Sanksi Baru untuk Rusia, Moskow Beri Sinyal akan Ada Balasan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:14

Gara-gara Balon China, Menlu AS Antony Blinken Batalkan Kunjungan ke Beijing

Sabtu, 04 Februari 2023 | 06:55

Mendagri Suleyman Soylu Kecam Dubes AS: Singkirkan Tangan Kotormu dari Turki

Sabtu, 04 Februari 2023 | 06:34

China: Balon yang Terlihat di Atas Wilayah AS Bukan Mata-mata, tapi Pesawat Penelitian yang Nyasar

Sabtu, 04 Februari 2023 | 06:18

Arman Salam: Koalisi Perubahan Rentan Pecah

Sabtu, 04 Februari 2023 | 05:59

Abad Fikih

Sabtu, 04 Februari 2023 | 05:47

Singgung Partai Doyan Impor, PDIP Sindir Nasdem Capresnya Bukan Kader?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 04:53

Selengkapnya