Berita

Dunia

Iran Tidak akan Mengakui Komite Pencari Fakta PBB

SELASA, 06 DESEMBER 2022 | 06:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Iran tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada pihak manapun untuk mencampuri urusan dalam negerinya.

Dalam wawancaranya dengan kantor berita negara Iran IRNA, Qassem Saedi, anggota parlemen Iran, mengatakan bahwa Iran telah membubarkan komite pencari fakta yang dimandatkan oleh  oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC). Ia menegaskan bahwa Iran tidak mengakui komite tersebut.

Qassem Saedi mengatakan dalam sambutannya kepada kantor berita negara Iran IRNA bahwa resolusi yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), di mana misi pencarian fakta didirikan, bersifat politis.

“Resolusi yang diadopsi oleh Dean HAM PBB adalah pernyataan yang sepenuhnya politis dan tidak memiliki dasar hukum,” kata Saedi, seperti dikutip dari Tehran Times, Senin (5/12).

"Hak asasi manusia adalah alat di tangan negara-negara seperti Amerika untuk memajukan tujuan politik mereka. Negara-negara ini menggunakan hak asasi manusia dimanapun itu  selama itu menguntungkan mereka. Dan saat kepentingan mereka terancam, mereka menggunakan hak asasi manusia sebagai alat untuk memaksakan tekanan mereka,” tegasnya.

Saedi juga menyinggung kejahatan perang yang terjadi di Iran dan Afghanistan.

“Pertanyaannya adalah, mengapa penuntut hak asasi manusia tetap diam tentang pembunuhan orang di Irak, Afghanistan dan Suriah oleh tentara bayaran dan tidak menunjukkan reaksi terhadap pembunuhan orang di negara-negara ini?”

Jelas, menurutnya, bahwa PBB telah membentuk komite pencari fakta untuk menyelidiki peristiwa baru-baru ini di Iran, yang jelas merupakan campur tangan dalam urusan internal Iran.

UNHRC mengadopsi resolusi pada 24 November. Resolusi tersebut meminta pemerintah Iran untuk bekerja sama sepenuhnya dengan misi pencarian fakta internasional yang independen, untuk memberikan akses tanpa hambatan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi selama kerusuhan besar.

Kementerian luar negeri juga mengatakan bahwa sangat disesalkan bahwa Dewan Hak Asasi Manusia sekali lagi dieksploitasi untuk melayani kepentingan jangka pendek sejumlah kecil negara.

Iran dilanda kerusuhan besar menyusul kematian Mahsa Amini dalam tahanan setelah polisi moral menangkapnya karena menggunakan kerudung dengan tidak benar. Aksi besar itu membawa Iran pada krisis yang semakin dalam, dengan ratusan orang telah ditangkap, dan ratusan orang meninggal dunia selama bentrokan.  

Iran berulangkali mengatakan bahwa penanganan kasus Amini tidak seperti yang dituduhkan, dan bahwa aksi protes yang meletus telah ditunggangi oleh oknum tertentu.

"Para penjaga keamanan negara berurusan dengan para perusuh dengan pengekangan maksimum. Puluhan pasukan penegak hukum dan penjaga keamanan mati syahid dan ribuan dari mereka terluka, terlepas dari kenyataan bahwa beberapa pengunjuk rasa melakukan perilaku kekerasan dan menghasut kerusuhan berdasarkan eksploitasi, provokasi, dan intervensi terorganisir dari luar negeri selama dua bulan terakhir," isi pernyataan kementerian.

Populer

Herman Khaeron Jamin Duet Anies-AHY Mampu Perbaiki Kondisi Negeri

Minggu, 22 Januari 2023 | 05:51

Kabar Duka, Lieus Sungkharisma Meninggal Dunia

Selasa, 24 Januari 2023 | 22:59

Ini Permintaan Terakhir Lieus Sungkharisma Sebelum Meninggal Dunia

Rabu, 25 Januari 2023 | 00:19

Syahganda Nainggolan: Lieus Sungkharisma Pejuang Tangguh

Selasa, 24 Januari 2023 | 23:19

Sengkarut Pertarungan Trah Soekarno, Lebih Layak Mega atau Guntur?

Selasa, 24 Januari 2023 | 08:17

Pimpin Jateng 9 Tahun Cuma Berhasil Pangkas 1 Juta Kemiskinan, Gimana jadi Presiden RI?

Senin, 23 Januari 2023 | 15:01

Amatan Rocky Gerung, Jokowi Sedang Preteli Kekuasaan Megawati

Minggu, 22 Januari 2023 | 09:17

UPDATE

Bikin Khawatir Warga Australia Barat, Rio Tinto Minta Maaf atas Hilangnya Kapsul Radioaktif

Senin, 30 Januari 2023 | 11:26

Jokowi Perlu Contoh Anwar Ibrahim, Tidak Jadikan Pengusaha sebagai Menteri

Senin, 30 Januari 2023 | 11:12

Kerap Terjadi Kecelakaan Kerja, Jaman Morowali Desak Pemerintah Tinjau Ulang Izin PT GNI

Senin, 30 Januari 2023 | 10:57

Pemerintah Tidak Boleh Setengah Hati Penuhi Pangan Masyarakat

Senin, 30 Januari 2023 | 10:35

Daftar 13 Calon Dubes yang Ikuti Fit and Proper Test Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 10:00

Tanggapi Permintaan Ukraina, Scholz: Kami Sudah Kirim Leopard 2, Masa Masih Minta Jet Tempur?

Senin, 30 Januari 2023 | 09:46

Rabu Jadi Hari Perceraian Jokowi dengan Nasdem?

Senin, 30 Januari 2023 | 09:45

Di Tangan Indonesia, ASEAN Harus Bisa Selesaikan Isu Rohingya

Senin, 30 Januari 2023 | 09:33

Politikus Demokrat: Orang Dalam Istana yang Ingin Jerumuskan Presiden Itu Ya Luhut!

Senin, 30 Januari 2023 | 09:22

Putra Jair Bolsonaro Tolak Desakan Ekstradisi Sang Ayah dari AS

Senin, 30 Januari 2023 | 08:59

Selengkapnya