Berita

Kepulauan Widi/Net

Politik

Dikabarkan Bakal Dilelang, KKP: Pemanfaatan Perairan Kepulauan Widi Belum Dilengkapi Izin

SELASA, 06 DESEMBER 2022 | 04:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi di Provinsi Maluku Utara untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut. Perusahaan ini juga diminat mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi menyusul kabar rencana pelelangan hak pengembangan dan pengelolaan lebih dari 100 pulau di Indonesia Timur.

Berdasarkan kabar itu, lelang bakal digelar pada 8—14 November 2022 di Sotheby’s Concierge Auctions, New York, Amerika Serikat.

Dikatakan Wahyu, PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut, baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

“Berdasarkan data kami, pemanfaatan perairan Kepulauan Widi belum dilengkapi dengan izin PKKPRL,” kata Wahyu dalam keterangannya, Senin (5/12).

Padahal, lanjut dia, sesuai UU Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau area lainnya dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada Menteri KKP, serta mendapat PKKPRL dari Menteri KKP.

Kepulauan Widi, ditegaskan Wahyu, adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Regulasi Indonesia tidak mengenal dan tidak melegalkan transaksi jual-beli pulau, termasuk pulau-pulau keicl yang merupakan hak publik dan aset negara.

“Ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang, sebagaimana tertulis pada situs lelang Sotheby’s Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat,” jelasnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi, sebanyak 83 pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi.

Badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal itu juga berlaku bagi LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

“Jadi, prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak dapat diperjualbelikan,” tandasnya.

Populer

Herman Khaeron Jamin Duet Anies-AHY Mampu Perbaiki Kondisi Negeri

Minggu, 22 Januari 2023 | 05:51

Kabar Duka, Lieus Sungkharisma Meninggal Dunia

Selasa, 24 Januari 2023 | 22:59

Ini Permintaan Terakhir Lieus Sungkharisma Sebelum Meninggal Dunia

Rabu, 25 Januari 2023 | 00:19

Syahganda Nainggolan: Lieus Sungkharisma Pejuang Tangguh

Selasa, 24 Januari 2023 | 23:19

Sengkarut Pertarungan Trah Soekarno, Lebih Layak Mega atau Guntur?

Selasa, 24 Januari 2023 | 08:17

Pimpin Jateng 9 Tahun Cuma Berhasil Pangkas 1 Juta Kemiskinan, Gimana jadi Presiden RI?

Senin, 23 Januari 2023 | 15:01

Amatan Rocky Gerung, Jokowi Sedang Preteli Kekuasaan Megawati

Minggu, 22 Januari 2023 | 09:17

UPDATE

Pemerintah Tidak Boleh Setengah Hati Penuhi Pangan Masyarakat

Senin, 30 Januari 2023 | 10:35

Daftar 13 Calon Dubes yang Ikuti Fit and Proper Test Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 10:00

Tanggapi Permintaan Ukraina, Scholz: Kami Sudah Kirim Leopard 2, Masa Masih Minta Jet Tempur?

Senin, 30 Januari 2023 | 09:46

Rabu Jadi Hari Perceraian Jokowi dengan Nasdem?

Senin, 30 Januari 2023 | 09:45

Di Tangan Indonesia, ASEAN Harus Bisa Selesaikan Isu Rohingya

Senin, 30 Januari 2023 | 09:33

Politikus Demokrat: Orang Dalam Istana yang Ingin Jerumuskan Presiden Itu Ya Luhut!

Senin, 30 Januari 2023 | 09:22

Putra Jair Bolsonaro Tolak Desakan Ekstradisi Sang Ayah dari AS

Senin, 30 Januari 2023 | 08:59

Mirip Kasus Ahok, FPI-PA 212-GNPF Serukan Umat Geruduk Kedubes Swedia dan Belanda

Senin, 30 Januari 2023 | 08:48

Tanggapi Masukan dari Tentara Garis Depan, Rusia Tingkatkan Kemampuan Senapan Serbu Kalashnikov AK-12

Senin, 30 Januari 2023 | 08:47

Pelayanan Publik Dapat Rapor Merah, 5 Kepala Daerah di Sumut Layak Mundur

Senin, 30 Januari 2023 | 08:43

Selengkapnya