Berita

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Guspardi Gaus/Net

Politik

Minta Publik Tidak Apriori, Baleg DPR Siap Terima Masukan Terkait RUU Kesehatan

SENIN, 05 DESEMBER 2022 | 09:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPR RI masih terus meminta masukan masyarakat terkait RUU Kesehatan. Sebagai pengusul, DPR siap berpikir ulang terkait kelanjutan pembahasan RUU tersebut.

Terlebih, penolakan atas omnibus law RUU Kesehatan masif saja terjadi di berbagai wilayah.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih meminta masukan para ahli hingga masyarakat terkait RUU Kesehatan.  


“DPR akan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak terkait RUU Kesehatan,” ujar Guspardi dalam keterangannya, Senin (5/12).

Sebab, setiap perancangan UU harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Para stakeholder kesehatan perlu memberikan masukan dan bersinergi agar tuntutan mereka benar-benar bisa didengar pemerintah.

Guspardi mengakui bahwa RUU Kesehatan sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas). Soal siapa yang mengusulkan RUU Kesehatan masuk prolegnas, menurutnya merupakan hal teknis. DPR akan melihat mana yang perlu diprioritaskan dan mana yang tidak perlu.

"Jadi, jangan apriori dulu dengan RUU Kesehatan," ucap politikus PAN itu.

Legislator asal Sumatera Barat itu menegaskan, tujuan RUU Kesehatan adalah menata sistem kesehatan nasional di Indonesia menjadi lebih baik. Misalnya, terkait tenaga kesehatan dan ketersediaan obat.

“Kami sangat transparan dan terbuka diberi masukan,” imbuh anggota Komisi II DPR RI ini.

Karena itu, pihaknya ingin mendapatkan masukan dan saran dari seluruh elemen masyarakat dan diharapkan dapat berpartisipasi dan berkontribusi. Dengan demikian, wacana yang berkembang dapat dipertanggungjawabkan secara moril dan akademik.

“Kalaupun ada penolakan dari publik silakan disampaikan dengan argumen yang rasional. InsyaAllah akan kita kaji bersama,” pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya