Saluran berita al-Alam yang dikelola pemerintah Iran membantah sejumlah laporan media yang mengklaim pembubaran polisi moralitas.
Sebelumnya pada Minggu (4/12), beberapa outlet berita melaporkan bahwa Republik Islam telah menghapus polisi moralitas yang bertugas menegakkan aturan berpakaian yang ketat di negara tersebut.
Laporan-laporan itu mengutip komentar yang dibuat oleh Jaksa Agung Iran Mohammad Jafar Montazeri pada sebuah konferensi agama pada Sabtu.
Menurut kantor berita semi-resmi ISNA, Montazeri ditanyai oleh salah satu peserta mengapa polisi moralitas ditutup.
Saat itu Montazeri menanggapi dengan mengatakan: “Polisi moralitas tidak ada hubungannya dengan peradilan dan ditutup oleh orang yang sama yang mendirikannya.â€
“Meski tentu saja, kejaksaan akan terus memantau perilaku sosial masyarakat,†imbuhnya.
Laporan tersebut kemudian dibantah kantor berita al-Alam.
“Tidak ada pejabat di Republik Islam Iran yang mengkonfirmasi penutupan polisi moralitas," katanya.
Kesimpulan utama dari komentar Montazeri, kata al-Alam, adalah bahwa polisi moralitas tidak ada hubungannya dengan peradilan.
“Beberapa media asing telah mencoba menggolongkan pernyataan jaksa agung sebagai penarikan Republik Islam dari hijab (hukum) dan dipengaruhi oleh kerusuhan baru-baru ini,†tambahnya.
Iran telah dilanda protes sejak 16 September ketika wanita Kurdi Iran berusia 22 tahun bernama Mahsa Amini meninggal tiga hari setelah pingsan dalam tahanan polisi. Dia telah ditahan oleh polisi moralitas Teheran karena diduga tidak mematuhi aturan jilbab yang berlaku di negara itu.
Jilbab, yang diwajibkan bagi perempuan di Iran tak lama setelah revolusi negara itu tahun 1979, dianggap sebagai garis merah bagi penguasa teokratis Iran. Wanita yang melanggar aturan berpakaian ketat berisiko ditangkap oleh polisi moral Iran.
Berdasarkan aturan berpakaian, wanita diharuskan menutupi rambut mereka sepenuhnya di depan umum dan mengenakan pakaian panjang yang longgar.
