Menteri BUMN, Erick Thohir/Net
Sebuah desakan untuk mencopot Menteri BUMN Erick Thohir dimunculkan Badan Kordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islami (HMI) Jabodetabek-Banten. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Erick Thohir karena diduga telah menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye politik.
“Kami meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, karena diduga telah memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye,†ujar Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan kemahasiswaan (PTKP) Badko HMI Jabodetabek-Banten, Yamin, di Jakarta, Sabtu (3/12).
Menurut Yamin, pemasangan foto Erick Thohir di fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat diduga sebagai kampanye politik untuk menghadapi Pemilu 2024
“Erick Thohir ini telah dicanangkan oleh beberapa kelompok tertentu untuk maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden di tahun 2024 mendatang, sangat tidak etis kalau menggunakan fasilitas negara untuk kampanye,†tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Umum HMI Komisariat Universitas Bung Karno ini sangat menyayangkan seorang Erick Thohir yang notabene memiliki kapital yang sangat besar tetapi hanya karena syahwat politik pribadinya justru menggunakan jabatan dan fasilitas negara untuk melakukan kampanye politik.
Yamin menduga munculnya beberapa kelompok kecil yang mendukung Erick Thohir sebagai capres/cawapres 2024 berasal dari orang-orang dekat Erick sendiri.
“Dengan demikian maka sudah sangat tepat apabila Bapak Presiden segera mencopot Erick Thohir dari Menteri BUMN,†tegasnya lagi.
Ditambahkan alumni Universitas Nasional ini, sebagai pembantu presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden tidak sepantasnya Erick Thohir "menyelam sambil minum air". Dalam hal ini jabatan dan fasilitas negara digunakan sembari melakukan manuver politik untuk menjadi capres atau cawapres 2024.
“Kami akan mengadakan konsolidasi untuk melakukan aksi dan audensi dengan presiden untuk secepat mungkin Erick Thohir dicopot dari Menteri BUMN. Karena kami tidak menginginkan apabila birokasi kementerian BUMN diurusi oleh orang-orang yang tidak berkompeten di tengah carut marutnya bangsa hari ini,†tutupnya.
