Dorong Kemajuan Pendidikan Perempuan Afghanistan, Kemlu RI dan Qatar Gelar Internasional Conference of Afghan Woman

Berkolaborasi dengan pemerintah Qatar, Kementerian Luar Negeri RI akan menggelar Internasional Conference of Afghan Woman (ICAWE) untuk memajukan pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan.

Menurut Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Abdul Kadir Jailani, ICAWE merupakan implementasi dari Letter of Intent (LoI), tentang pemberian bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk rakyat Afghanistan yang  telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Qatar pada 20 Maret lalu.

"Kegiatan ini merupakan kolaborasi Indonesia dengan Qatar dan penyelenggaraan konferensi ini merupakan salah satu implementasi penandatanganan LoI tersebut," ujarnya dalam acara dalam media gathering di Kantin Diplomasi, Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada Jumat (2/12).

Dirjen menekankan pentingnya penyelenggaraan ICAWE karena tanpa perempuan yang terberdaya dan terdidik, perdamaian di Afghanistan tidak akan pernah tercapai.

"Pemerintah berpandangan bahwa tidak akan ada perdamaian dan pembangunan di Afghanistan tanpa peran wanita yang memadai. Oleh karena itu kita memandang penting untuk menyelenggarakan konferensi ini," tegasnya.

Konferensi tersebut, kata Dirjen, akan menjadi kontribusi konkret Indonesia dalam menggalang dukungan internasional melalui sebuah deklarasi penegasan dukungan yang dihasilkan lewat ICAWE.

Dirjen berharap beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri dapat hadir dalam acara dan sejauh ini negara yang terkonfirmasi akan hadir diantaranya Qatar, Pakistan, Selandia Baru, Norwegia dan Uni Emirat Arab.

Sejumlah utusan khusus untuk isu Afghanistan dari sejumlah negara dan organisasi internasional termasuk Amerika Serikat dan OKI, disebut Dirjen juga akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang akan digelar di Bali tersebut.

Kondisi pendidikan perempuan di Afghanistan menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius, antara lain karena faktor kemiskinan, keterbatasan infrastruktur dan SDM Afghanistan serta beberapa isu kebijakan dari otoritas Taliban.