Berita

Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said/Net

Politik

Sudirman Said: Perlu Politik Kerjasama dan Kerjasama Politik Hadapi Ancaman Krisis

JUMAT, 02 DESEMBER 2022 | 12:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ancaman krisis pada tahun 2023 muncul dari tiga faktor, yaitu pandemi global Covid-19 atau krisis kesehatan, perubahan iklim, maupun perubahan geopolitik. Ketiga faktor bisa mengakibatkan potensi krisis pangan, energi, dan air. Bahkan ada yang menyebut secara spesifik akan mengakibatkan krisis energi, pangan dan keuangan.

Begitu jelas Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said kepada wartawan, Jumat (2/12).

"Berbagai analisa krisis dilontarkan. Ada pula yang mengatakan sebagai krisis keamanan, ekonomi, dan lingkungan," sambung mantan Menteri ESDM itu.


Bagi bangsa Indonesia, semua itu merupakan tantangan yang akan berpotensi menurunkan kualitas kesejahteraan umum. Pada sisi yang lain juga akan memicu penurunan kualitas kohesi sosial dan berbagai dampak ikutannya, termasuk penurunan kinerja demokrasi dan hukum.

"Oleh sebab itulah, yang sangat mendesak untuk dimunculkan adalah politik kerjasama dan kerjasama politik," tegasnya.

Sudirman menjelaskan politik kerjasama adalah keinginan dari seluruh kekuatan bangsa untuk meletakkan kepentingan nasional sebagai ujung pencapaian. Hal ini, lanjutnya, akan mendorong lahirnya pemikiran dan tindakan yang sejauh mungkin mengurangi kompetisi.

Pada sisi yang lain, menurut Sudirman, kemampuan untuk menemukan persamaan akan lebih mengemuka ketimbang kemampuan menemukan perbedaan. Sementara kerjasama politik adalah kesadaran bahwa hanya dengan kerjasama, atau bergotong-royong, maka segala masalah bangsa akan dapat diatasi.

“Tentu hal ini hanya mungkin jika seluruh kekuatan politik telah membangun kesadaran bersama untuk bekerja dengan arah yang dipandu oleh kepentingan nasional," imbuh Sudirman Said

Dia menilai hanya dengan kerjasama yang didasarkan pada sikap saling menghormati dan sikap saling percaya, maka masalah-masalah yang ada dapat diatasi.

"Kita berharap politik ke depan adalah politik dengan watak sosial yang tinggi dan peka atas keadaan hidup masyarakat," tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya