Terpilihnya Mardiasmo sebagai Komisaris Utama (Komut) Bank Muamalat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa memperlihatkan adanya konflik kepentingan.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, jangan sampai ada kolusi atau bahkan balas jasa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam seleksi jabatan di Bank Muamalat.
"Saya melihat ada peluang konflik kepentingan terkait keterpilihan Mardiasmo sebagai Komut Bank Muamalat," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/11).
Pasalnya, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, keterpilihan Mardiasmo sebagai Komut Bank Muamalat menjadi perhatian publik.
Mengingat, publik berpikir adanya deal-deal tertentu pada saat seleksi BPKH yang lalu. Pada proses itu, Mardiasmo merupakan Ketua Panitia Seleksi BPKH.
"Mestinya kalau Masdiasmo negarawan, menolak jabatan Komut Bank Muamalat, karena bagaimana mungkin ia yang melahirkan petinggi BPKH justru ia sekarang rela ditunjuk sebagai Komit BMI oleh lembaga yang dipilihnya sendiri," kata Saiful.
Penunjukan Mardiasmo sebagai Komut Bank Muamalat pun menurut Saiful, berpotensi adanya cacat etik.
"Kalau mau dirunut, mestinya Masdiasmo menolak jabatan Komut Bank Muamalat tersebut, karena tidak mungkin anak memilih seorang ayah, apalagi dalam tataran sebuah Bank Muamalat yang selain syarat dengan profesionalisme, juga masih mempertahankan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya," jelasnya.
Saiful menilai, jika publik melihat penunjukan Mardiasmo sebagai komut adalah sebuah ketidakberesan, maka akan berpengaruh terhadap Bank Muamalat sebagai korporasi.
"Apalagi Bank Muamalat adalah perusahaan yang telah terbuka, sehingga harusnya mengedepankan aspek profesionalisme dalam penunjukan Komisaris," pungkas Saiful.
