Presiden Joko Widodo diminta untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dibuat Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan dijalankan pihak-pihak terkait.
Inisiator Kolaboratif Taktik, Wenry A. Putra mengatakan, Keppres pembentukan TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang diterbitkan Presiden Jokowi pada 4 Oktober 2020 lalu telah menghasilkan laporan setebal 124 halaman.
Laporan tersebut pun telah diterima Presiden pada 14 Oktober 2022. Gerak cepat TGIPF yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD itu sesuai dengan permintaan Presiden agar mengungkap tragedi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan itu kurang dari sebulan.
"Kini waktu berjalan hampir dua bulan sejak terjadinya tragedi Kanjuruhan, belum ada kesungguhan dari pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi TGIPF," ujar Wenry dalam keterangannya yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/11).
Wenry pun menangkap kesan bahwa rekomendasi TGIPF dianggap remeh oleh Polri dan PSSI. Padahal, hal tersebut tidak boleh terjadi lantaran menjatuhkan wibawa presiden.
"Oleh karena itu, saya mendesak Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan agar bersungguh-sungguh memastikan rekomendasi TGIPF ditindaklanjuti pihak-pihak terkait seperti PSSI dan Polri. Jadi tidak berhenti hanya saat menerima laporan TGIPF saja," tegas Wenry.
Wenry mengingatkan, bahwa tragedi kemanusiaan Kanjuruhan bukan hanya luka bagi Aremania dan masyarakat Malang Raya, tetapi juga luka bagi bangsa Indonesia.
"Salah satu tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia'. Aksi turun ke jalan secara damai yang dilakukan Aremania dan masyarakat Malang Raya semata-mata menyuarakan keadilan bagi para korban jiwa dan penyintas tragedi Kanjuruhan. Mereka tergerak dari perasaan yang mendalam, jadi jangan dianggap remeh," pungkas Wenry.
