TULISAN ini saya dedikasikan untuk para pendekar demokrasi yang telah meninggal dunia pada Pemilu tahun 2019 yang silam. Berdasarkan rilis kompas.com (22/01/2020), pada Pemilu 2019 sebanyak 894 orang petugas KPPS yang meninggal dunia dan 5.175 orang yang sakit.
Tentu ini masih banyak menyisakan kejanggalan, pasalnya Pemilu yang seharus menjadi ajang untuk mencari calon pemimpin berubah menjadi tragedi duka dengan hilangnya nyawa ratusan orang.
Pemilu yang seharusnya menjadi ajang pesta demokrasi lima tahunan berubah menjadi luka bagi keluarga korban. Pemilu yang seharusnya menjadi bentuk dedikasi kecintaan terhadap demokrasi berubah menjadi kesedihan yang amat mendalam. Pemilu yang seharusnya menjadi momentum riang gembira, berubah menjadi pilu. Pilu pemilu, pilu keluarga dan pilu rakyat Indonesia.
Sungguh pilu, tentu kita tidak ingin fenomena ini kembali terulang di Pemilu tahun 2024 mendatang. Sebab diketahui, lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu tengah mempersiapkan tahapannya. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi membuka tahapan Pemilu 2024 sejak 14 Juni 2022.
Segala tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tertuang dalam Peraturan Komisi Pemiihan Umum (PKPU) 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
Begitu pula dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di berbagai daerah, tahapan-tahapan rekrutmen Panwascam untuk Pemilu tahun 2024 telah dilalui. Tentu rekrutmen bukan sekadar rekrutmen, namun yang terpenting adalah bagaimana melahirkan para pendekar Pemilu yang berkompeten, produktif. Selain itu, memiliki dedikasi yang tinggi untuk kepentingan demokrasi kita. Karena Pemilu yang baik adalah Pemilu yang tak Pilu, yang mampu melahirkan pemimpin tanpa temuan kecurangan dalam bentuk apapun. Apakah ini bisa dilakukan? mari kita lihat.
Untuk menekan upaya kecurangan tersebut, diperlukan sinergitas antara masyarakat, pegiat Pemilu, lembaga adhoc, serta struktural KPU dan Bawaslu di semua tingkatan. Sebab, bagi penulis demokrasi kita masih berada pada tahap demokrasi prosedural dan partisipatif. Sehingga tugas lembaga penyelenggara Pemilu tidak hanya berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih saja, tetapi bagaimana mendorong Pemilu tahun 2024 sebagai momentum demokrasi yang produktif.
Produktifitas itu dapat ditemukan pada tingkat kepercayaan (
trust) masyarakat pada Pemilu 2024 mendatang. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya memberikan haknya dibilik suara, tetapi keterlibatan yang dimaksud adalah masyarakat memiliki sudut pandang dan gerak yang baik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, sehingga skenario Pemilu 2024 perlu didesain ulang.
Skenario Pemilu yang penulis maksud ialah dengan melalui 3 tahapan yaitu; prosedural, responsif dan substantif. Sebab, Pemilu sebenarnya tidak hanya bertumpu pada pada proses-proses prosedural saja, tetapi substantif dalam rangka menuju konsolidasi demokrasi yang substansial. Namun, akhir-akhir ini instrumen demokrasi dalam pentas pertarungan kepemimpinan mulai dari level daerah sampai pusat hanya berakhir secara prosedural saja. Setelah pemilihan selesai lantas bagaimana?
Kita tidak ingin, Pemilu malah menjadi tempat matinya demokrasi, mengapa? coba kita saksikan bagaimana kekuatan-kekuatan dan bayang-bayang neo-kapitalisme, pembajakan demokrasi oleh aktor-aktor tertentu nyata terjadi. Kekhawatiran Ini bisa saja datang bukan hanya dari unsur luar, tetapi dari lembaga demokrasi itu sendiri.
Tokoh Intelektual NU, Zubchan Z.E pernah berkata “demokrasi bisa terbunuh oleh lembaga demokratis lewat prosedur demokratisâ€. Pernyataan Zucbhan ini menjadi pemantik bagi kita tentang bagaimana melihat demokrasi yang substansial.
Bahwa Pemilu bisa saja menjadi tempat matinya demokrasi. Di dalam Pemilu, hak-hak bisa dikebiri, di dalam Pemilu kebebasan dipakai untuk saling menghujat, dan di dalam Pemilu nyawa manusia bisa melayang. Ini pilu, sungguh pilu. Pilu Pemilu tak boleh terjadi di momentum tahun 2024 mendatang sebab bangsa Indonesia tidak bisa hanya dibeli dibilik suara, namun yang terpenting dari itu semua ialah bagaimana menjadikan Pemilu sebagai ajang konsolidasi demokrasi. Sehingga, Indonesia akan dicatat sebagai negara yang menjadikan demokrasi sebagai centrum berpikir dan bergerak.
Fenomena yang diungkap oleh penulis di atas menjadi rumusan masalah untuk menjawab beberapa tantangan-tantangan Pemilu tahun 2024 mendatang. Tentu tulisan ini tidak sepenuhnya menawarkan solusi yang tepat, tetapi ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai sentrum demokrasi.
Sebagai warga negara yang hidup dalam sistem demokrasi, penting bagi mereka untuk memahami sistem tersebut, Pemilu merupakan salah satu momentum demokrasi, sehingga penting untuk mendorong masyarakat agar memiliki soft skill, inovasi dan kreatifitas dalam Pemilu, jawaban itu dapat ditemukan dalam pendidikan politik dan pendidikan pemilih sehingga gerakan ini penting untuk diwadahi dan dimaksimalkan.
Selain itu, momentum rekrutmen Komisioner KPU dan Bawaslu hingga lembaga stakeholder dan lembaga adhoc tidak hanya menjadikan proses rekrutmen tersebut sebagai momentum memilih dan dipilih, tetapi disana ada kompetisi yang dibekali dengan kompetensi.
Dengan demikian, mereka menjadi agen demokrasi yang mampu menjadi agen intelektual, dan masyarakat mengetahui betul mereka harus bersikap seperti apa terhadap pilihan pemimpinnya. Memahami betul bahwa pilihannya dibilik suara bukan sekadar menggugurkan haknya, tetapi faham bahwa gerak dan laju demokrasi ada di tangan seluruh rakyat Indonesia.
Sebab, perlu disadari bahwa Pemilihan Umum itu seperti kereta api, ia tidak akan menanti siapapun, tak peduli siapa kita, tak memandang kaya atau miskin, semuanya memiliki hak yang sama. Seperti kereta api, ia tak butuh ditunggu dan menunggu. Selamat menyambut Pemilu tahun 2024!
*
Penulis adalah Direktur Eksekutif Forum Strategis Pembangunan Sosial
