Berita

Kominfo dan DPR saat sosialisasikan migrasi siaran televisi ke digital/Repro

Politik

Siaran TV Migrasi ke Digital, Kemkominfo Bareng DPR Gencarkan Sosialisasi

JUMAT, 25 NOVEMBER 2022 | 20:57 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama dengan Komisi I DPR RI terus menggencarkan sosialisasi ke masyarakat terkait Analog Switch Off (ASO) migrasi dari TV analog menuju TV digital.

Dalam Peraturan Pemerintah 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (PP Postelsiar), pada Pasal 72 angka 8 menyatakan bahwa migrasi penyiaran teresterial teknologi analog ke digital atau dikenal dengan Analog Switch Off (ASO) harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak diundangkan. Dengan begitu, maka migrasi TV analog ke digital itu paling lambat terjadi pada 2 November 2022 .

Analog Switch Off (ASO) merupakan salah satu amanat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini, Kominfo mempunyai tugas menghentikan penyiaran Televisi (TV) analog untuk beralih ke siaran TV digital atau disebut Analog Switch-Off (ASO).


Menkominfo Johny Gerard Plate juga telah menyatakan Pemerintah mengharapkan pelaksanaan ASO dapat menumbuhkan industri penyiaran televisi nasional.

Kali ini bersama Komisi I DPR RI melaksanakan sosialisasi ke masyarakat secara virtual pada Kamis kemarin (24/11) agar program ASO berjalan dengan baik dan lancar.

Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf dalam sambutannya menyampaikan bahwa yang digaris bawahi sebagai anggota DPR RI dalam hal ini ialah amanat UUD terkait dengan pasal 28 tentang hak masyarakat untuk mengakses dalam rangka pengembangan diri, dan  selanjutnya kedua adalah pasat 31 ayat 3 tentang misi pendidikan nasional.

“Dalam hal ini, siaran televisi menjadi salah satu alternatif media yang turut andil dalam dunia pendidikan khususnya kepad masyarakat umum, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.   

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menkominfo Rosarita Niken Widiastuti menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan, karena digitalisasi merupakan sebuah kebutuhan bagi kita semua tidak hanya Indonesia bahkan seluruh dunia.

“Siaran TV Analog di berbagai negara sudah lama di nonaktifkan, mereka sudah lebih dahulu beralih ke siaran TV digital. Tahun ini tinggal Indonesia dan Timor Leste yang belum, negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Bruniei sudah menutuop Tv analognya pada tahun2019-2020,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa urgensi kenapa harus beralih ke TV digital ialah demi kepentingan  publik untuk memperoleh penyiaran yang berkualitas.

“Dengan ini, masyarakat mendapat siaran yang bagus, suara jernih, gambar bagus, serta lebih beragam," tuturnya.

Ia juga menerangkan beberapa keunggulan TV digital dibanding dengan Tv analog, diantaranya TV digital dirancang untuk suara dan data, sinyal yang dipancarkan berupa sinyal sistem siaran digital, tidak perlu dekat dengan pemancar untuk pendapatkan gambar bersih dan suara jernih, biaya penyiaran rendah dan lain sebagainya.

Sementara itu, Herly Marjoni Kepala Stasiun TVRI Lampung menyampaikan bahwa pihaknya turut mendukung program pemerintah tersebut.
“TVRI siap menuju kelas A dalam rangka menyukseskan siaran TV Digital," pungkasnya

Kegiatan Diskusi Publik Virtual diakhiri dengan seremoni penyerahan Set Top Box (STB) oleh ketiga narasumber kepada 10 perwakilan masyarakat. STB dapat dengan mudah didapatkan di marketplace atau toko elektronik.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya