Berita

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), A. Khoirul Umam/RMOL

Politik

Alasan Mengapa Koalisi PKB-Gerindra Terancam Bubar

KAMIS, 24 NOVEMBER 2022 | 22:04 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Koalisi Gerindra-PKB terancam bubar. Ibaratnya relasi politik yang terbangun antara partai besutan Prabowo Subianto dan Abdul Muhaimin Iskandar cintanya bertepuk sebelah tangan.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), A. Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/11).

Menurut Umam, sejak awal, Cak Imin cukup legowo menjadi Cawapres Prabowo. Namun Prabowo dan Gerindra sendiri tampak tidak percaya dengan kapasitas Cak Imin dalam mendongkrak elektabilitasnya guna  memenangkan kontestasi Pilpres 2024.


"Sehingga meskipun sudah deklarasi koalisi, nama Cawapres tetap dikosongkan dan Gerindra bermain dua kaki untuk tetap mencari tokoh potensial Cawapres yang bisa membantu mewujudkan ambisinya sebagai Presiden," demikian analisa Umam.

Analisa Umam, selain Cak Imin, ada nama Khofifah yang masuk dalam daftar nama potensial tersebut, termasuk nama Puan Maharani yang jelas memiliki mesin politik riil di PDIP.

"Karena peluangnya menjadi Cawapres kian mengecil dan posisinya seolah dipandang sebelah mata oleh teman koalisi, maka wajar Cak Imin ingin mengoreksi total skema koalisinya bersama Prabowo," jelas Dosen Universita Paramadina ini.

Dalam pandangan  Umam, jikalau koalisi Gerindra-PKB pecah, PKB akan kembali  punya keleluasaan untuk  membangun narasi politik Islam moderat di panggung demokrasi Indonesia.

Umam melihat, kebersamaan Cak Imin dengan Prabowo membuka perdebatan di kalangan Kiai, karena Prabowo sudah terlanjur dipandang sebagian kalangan Nahdliyyinn sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap praktik eksploitasi politik identitas dalam Pemilu 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019.

"Selain itu, pengalaman koalisi Gerindra-PKB ini bisa menjadi pelajaran penting bagi partai-partai politik yang lain, agar jangan asal deklarasi koalisi jika akad perjanjian dan negosiasi belum selesai," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya