Berita

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), A. Khoirul Umam/RMOL

Politik

Alasan Mengapa Koalisi PKB-Gerindra Terancam Bubar

KAMIS, 24 NOVEMBER 2022 | 22:04 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Koalisi Gerindra-PKB terancam bubar. Ibaratnya relasi politik yang terbangun antara partai besutan Prabowo Subianto dan Abdul Muhaimin Iskandar cintanya bertepuk sebelah tangan.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), A. Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/11).

Menurut Umam, sejak awal, Cak Imin cukup legowo menjadi Cawapres Prabowo. Namun Prabowo dan Gerindra sendiri tampak tidak percaya dengan kapasitas Cak Imin dalam mendongkrak elektabilitasnya guna  memenangkan kontestasi Pilpres 2024.


"Sehingga meskipun sudah deklarasi koalisi, nama Cawapres tetap dikosongkan dan Gerindra bermain dua kaki untuk tetap mencari tokoh potensial Cawapres yang bisa membantu mewujudkan ambisinya sebagai Presiden," demikian analisa Umam.

Analisa Umam, selain Cak Imin, ada nama Khofifah yang masuk dalam daftar nama potensial tersebut, termasuk nama Puan Maharani yang jelas memiliki mesin politik riil di PDIP.

"Karena peluangnya menjadi Cawapres kian mengecil dan posisinya seolah dipandang sebelah mata oleh teman koalisi, maka wajar Cak Imin ingin mengoreksi total skema koalisinya bersama Prabowo," jelas Dosen Universita Paramadina ini.

Dalam pandangan  Umam, jikalau koalisi Gerindra-PKB pecah, PKB akan kembali  punya keleluasaan untuk  membangun narasi politik Islam moderat di panggung demokrasi Indonesia.

Umam melihat, kebersamaan Cak Imin dengan Prabowo membuka perdebatan di kalangan Kiai, karena Prabowo sudah terlanjur dipandang sebagian kalangan Nahdliyyinn sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap praktik eksploitasi politik identitas dalam Pemilu 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019.

"Selain itu, pengalaman koalisi Gerindra-PKB ini bisa menjadi pelajaran penting bagi partai-partai politik yang lain, agar jangan asal deklarasi koalisi jika akad perjanjian dan negosiasi belum selesai," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya