Berita

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), A. Khoirul Umam/RMOL

Politik

Alasan Mengapa Koalisi PKB-Gerindra Terancam Bubar

KAMIS, 24 NOVEMBER 2022 | 22:04 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Koalisi Gerindra-PKB terancam bubar. Ibaratnya relasi politik yang terbangun antara partai besutan Prabowo Subianto dan Abdul Muhaimin Iskandar cintanya bertepuk sebelah tangan.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), A. Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/11).

Menurut Umam, sejak awal, Cak Imin cukup legowo menjadi Cawapres Prabowo. Namun Prabowo dan Gerindra sendiri tampak tidak percaya dengan kapasitas Cak Imin dalam mendongkrak elektabilitasnya guna  memenangkan kontestasi Pilpres 2024.


"Sehingga meskipun sudah deklarasi koalisi, nama Cawapres tetap dikosongkan dan Gerindra bermain dua kaki untuk tetap mencari tokoh potensial Cawapres yang bisa membantu mewujudkan ambisinya sebagai Presiden," demikian analisa Umam.

Analisa Umam, selain Cak Imin, ada nama Khofifah yang masuk dalam daftar nama potensial tersebut, termasuk nama Puan Maharani yang jelas memiliki mesin politik riil di PDIP.

"Karena peluangnya menjadi Cawapres kian mengecil dan posisinya seolah dipandang sebelah mata oleh teman koalisi, maka wajar Cak Imin ingin mengoreksi total skema koalisinya bersama Prabowo," jelas Dosen Universita Paramadina ini.

Dalam pandangan  Umam, jikalau koalisi Gerindra-PKB pecah, PKB akan kembali  punya keleluasaan untuk  membangun narasi politik Islam moderat di panggung demokrasi Indonesia.

Umam melihat, kebersamaan Cak Imin dengan Prabowo membuka perdebatan di kalangan Kiai, karena Prabowo sudah terlanjur dipandang sebagian kalangan Nahdliyyinn sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap praktik eksploitasi politik identitas dalam Pemilu 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019.

"Selain itu, pengalaman koalisi Gerindra-PKB ini bisa menjadi pelajaran penting bagi partai-partai politik yang lain, agar jangan asal deklarasi koalisi jika akad perjanjian dan negosiasi belum selesai," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya