NATO: Swedia dan Finlandia Harus Perketat Lagi UU Teror dan Pahami Mengapa Turki Sangat Kritis Terkait Terorisme

Turki adalah negara NATO yang paling sering terkena serangan teroris. Itu sebabnya mengapa negara itu menjadi sangat sensitif dan kritis terkait isu mengenai teror, termasuk ketika harus mempertimbangkan keanggotaan  Swedia dan Finlandia. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyoroti hal itu, dan memaklumi sikap Turki.

Dalam sebuah wawancara dengan penyiar publik Swedia SVT pada Minggu (20/11) waktu setempat, Stoltenberg menegaskan agar Swedia dan Finlandia memperketat undang-undang teror mereka dan meningkatkan kerja sama dengan NATO sebagai syarat untuk menjadi anggota.

“Penting bagi Turki karena Turki adalah negara NATO yang paling sering terkena serangan teroris dan karena itu mengkhawatirkannya. Itu harus proporsional, tetapi Turki memiliki hak untuk mempertahankan diri dari serangan teroris,” katanya kepada SVT, tentang sikap Turki.

Ia juga beranggapan bahwa wajar jika ratifikasi aplikasi aksesi Swedia dan Finlandia membutuhkan waktu. Justru menjadi tidak wajar jika ratifikasi dilakukan tergesa-gesa.

Saat ini, 28 dari 30 negara anggota NATO telah memberikan lampu hijau kepada kedua negara Nordik tersebut.

Finlandia dan Swedia melamar untuk bergabung dengan NATO pada 18 Mei tetapi Turki segera memblokir tawaran mereka untuk masuk ke blok yang dipimpin AS, menuntut negara-negara Nordik itu mengeluarkan pernyataan resmi bahwa organisasi Kurdi sebagai kelompok teror. Juga menuntut Swedia dan Finlandia untuk mengekstradisi individu yang dituduh melakukan terorisme atau terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tahun 2016, serta  mencabut larangan ekspor senjata ke Ankara.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 28 Juni lalu mengadakan pembicaraan dengan Presiden Finlandia Sauli Niinisto, Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan Stoltenberg dari NATO. Para pihak menandatangani memorandum, membuka jalan bagi Stockholm dan Helsinki untuk bergabung dengan aliansi militer.  Swedia berjanji untuk mengekstradisi lebih dari 70 orang yang terlibat dalam kegiatan teroris.