Berita

Ilustrasi UMP/RMOLNetwork

Politik

FSPMI dan KSPI Minta Pemerintah Aceh Naikan UMP 2023 hingga 13 Persen

SENIN, 21 NOVEMBER 2022 | 06:14 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Pemerintah Aceh menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 hingga 13 persen.

"Adapun bernegosiasi terhadap nilai kenaikan diiringi 10 persen hingga 13 persen," Ketua DPW FSPMI dan KSPI Provinsi Aceh, Habibi Inseun, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Ahad (20/11).

Namun yang terjadi saat ini, menurut Habibie, pemerintah memberi gambaran hanya ada kenaikan 1-2 persen. Hal ini membuat pihaknya semakin pesimis.


"Seharusnya ini menjadi perhatian, sehingga penetapan UMP dapat dipertimbangkan sebagaimana harapan pekerja," ujarnya.

Menurut Habibie, saat kenaikan upah ditetapkan, hal tersebut tentu akan berdampak bagi ekonomi di Aceh yang semakin baik karena daya beli masyarakat juga semakin meningkat.

Di sisi lain, terkait dengan penetapan UMP tahun 2023 telah disuarakan dalam sejumlah aksi buruh baik itu ke pemerintah maupun ke wakil rakyat.

Pada 2021, kata Habibie, nyaris tidak ada kenaikan UMP akibat pandemi Covid-19. Saat itu serikat pekerja dan serikat buruh prihatin. Sehingga pelaku usaha tidak mengalami resistansi terhadap penetapan UMP tahun 2021 yang ditetapkan tahun 2020.

Selain itu, Habibie menyayangkan UMP 2022 yang ditetapkan pada 2021 khusus Aceh kenaikan hanya Rp1.400. Saat itu terjadi penolakan dan serikat buruh melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) terhadap keputusan Gubernur Aceh tersebut.

"Selanjutnya untuk menetapkan UMP 2023 pemerintah telah mengunakan formulasi Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021," ujar dia.

Oleh karena itu, Habibie meminta Pj Gubernur Aceh untuk pertimbangkan usulan serikat buruh dan serikat pekerja yang disampaikan melalui aksi-aksi ataupun yang disampaikan secara khusus di dalam rekomendasi adanya pertimbang kenaikan upah yang menuju kepada upah layak.

Lanjut Habibie, pada prinsipnya dalam UUD 45 pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusian serta tercukupi maupun membantu pemberantasan kemiskinan.

"Jangan sampai orang bekerja namun miskin, seharusnya mereka mendapatkan upah yang layak dan terlindungi hak-hak lainnya," tandas Habibie.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya