Berita

Hendri Satrio (kaso hitam) saat saat membuka acara diskusi Ngopi dari Sebrang Istana bertajuk "Partai Politik Bisa Dibeli? Gosip atau Fakta"/RMOL

Politik

Hendri Satrio: Apakah Parpol Bisa Dibeli? Gosip atau Fakta?

MINGGU, 20 NOVEMBER 2022 | 21:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gosip adanya partai politik (parpol) yang bisa dijual dan dibeli menjadi isu yang perlu dibicarakan agar jangan sampai terdapat kelompok yang menguasai Indonesia, dan menguasai sumber daya.

Hal itu disampaikan oleh Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio alias Hensat saat membuka acara diskusi Ngopi dari Sebrang Istana bertajuk "Partai Politik Bisa Dibeli? Gosip atau Fakta" yang diselenggarakan oleh lembaga Survei KedaiKOPI di Amaris Hotel Juanda, Jalan Ir. H. Juanda nomor 3, Gambir, Jakarta Pusat yang juga disiarkan langsung di kanal YouTube KedaiKOPI, Minggu sore (20/11).

Hensat mengatakan, sebetulnya terdapat tiga pertanyaan dari tajuk diskusi ini, yakni apakah parpol bisa dibeli? Apakah ada parpol yang dijual? dan apakah hal tersebut gosip atau fakta?


"Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kemudian gosipnya itu bisa dibeli, maka sudah ada yang teriak bahwa bisa dijual. Nah kenapa ini jadi pertanyaan besar? Karena, kalau ada kelompok yang ingin menguasai Indonesia, itu menurut saya cara termudahnya adalah dengan partai politik, menguasai partai politik," ujar Hensat seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (20/11).

Hensat menilai, cara untuk menguasai Indonesia tidak susah, karena secara sadar sudah dipromosikan, yakni lewat parpol. Mengingat, hanya parpol yang bisa mengusulkan atau mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Kalau kemudian si partai politik ini mengubah dirinya bukan sebagai organisasi yang memiliki ideologis, tapi hanya sebatas peserta pemilu pengejar suara rakyat, maka ini bukan lagi sebuah partai politik yang memang riil ideologinya untuk Indonesia," kata Hensat.

Ketika parpol hanya mengejar suara rakyat, maka membuka ruang untuk adanya kekuatan-kekuatan di luar parpol yang berusaha masuk ke parpol.

"Kan sudah ada beberapa itu ya ada pengusaha-pengusaha yang tiba-tiba join ke sebuah partai politik, dia bisa jadi ketua apa, wakil ketua apa, atau menjadi wakil sekjen kan, nah ini kan sudah sering terjadi," terang Hensat.

Hensat mengaku mengangkat tema ini agar rakyat mengetahui dan mengawal parpol agar tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu.

Ia mengajak publik membayangkan kalau kemudian ada sebuah kelompok besa yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian, membangun daya tawar dengan partai politik untuk membiaya semua kebutuhan partai. Baik caleg di level DPR hingga DPRD.

"Lah, syarat apa? 'Saya ingin beberapa anggota dewan itu adalah orang saya, dan presiden serta wakil presidennya adalah orang yang saya tunjuk, saya jamin menang'," jelas Hensat.

Karena dengan kekuatannya kata Hensat, kelompok tersebut bisa membuat menang si presiden. Dan akhirnya, dengan mudahnya si kelompok yang jahat tersebut bisa menguasai Indonesia.

"Makanya sebelum terjadi, saya optimis menganggapnya belum terjadi, ini perlu disuarakan, karena kan gosipnya begitu kan. Ada pengusaha yang katanya mau beli partai A, partai B, partai C, supaya ada orang dekatnya yang bisa jadi calon wakil presiden, atau menjadi calon presiden. Kan seperti itu. Itu kan gosip yang sudah ada di warung-warung kopi," jelas Hensat.

Selain itu, Hensat menilai, hal tersebut bukan hanya membahayakan demokrasi Indonesia, akan tetapi juga membahayakan keberadaan Indonesia.

Ia mengaku sengaja menggamblangkan isu jual beli partai ini agar publik tersadarkan apakah benar parpol bisa dijual belikan.  Ia tidak ingin ada satu kelompok yang menguasi Indonesia dengan seluruh sumber dayanya dengan hanya bermodalkan uang.

"Apakah ketakutan saya ini cukup beralasan? Mungkin Bang Haris dan Mba Titi bisa mengulas itu. Karena buat saya adalah keberadaan Indonesia seperti cita-cita kemerdekaan itu menjadi penting," pungkas Hensat.

Dalam acara ini, juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yakni Pegiat HAM dan Pro Demokrasi, Haris Azhar; dan Anggota Dewan Penasihat Perludem, Titi Anggraini, dengan dimoderatori oleh Jurnalis, Riga Danniswara.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Paling Dalam

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:20

Tok! Pertamax Naik Drastis Jadi Rp16.250 per Liter Mulai Hari Ini

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:02

Peringati 100 Hari Perang, Ghalibaf Puji Keteguhan Rakyat Iran

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:49

Logam Mulia Melemah, Pasar Waspadai Lonjakan Inflasi AS

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:39

JIS Diburu Sponsor, Jakpro Mulai Proses Tender Naming Rights

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:27

AS Gempur Iran Setelah Helikopter Apache Ditembak Jatuh di Selat Hormuz

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:16

Saham Teknologi dan Perbankan Tertekan, Bursa Eropa Ditutup Lesu

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:05

Ditopang Geng Solo dan Golkar, Duet Gibran-Bahlil Bisa jadi Efek Kejut di Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:58

Iran Disebut Memiliki Tiga Senjata Nuklir yang Bikin AS-Israel Ketar-ketir

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:30

Lagu ‘MBG’ Sarana Efektif Dongkrak Popularitas Bahlil Menuju Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:01

Selengkapnya