KSAL, Laksamana Yudo Margono/Net
DPR RI hingga saat ini belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Panglima TNI. Padahal, Jenderal Anidka Perkasa purna tugas pada 21 Desember 2022.
Dilihat dari profesionalisme kemiliteran, tiga kepala staf angkatan seharusnya sudah memenuhi kriteria kelayakan. Sebab, ketiganya sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang militer. Ketiganya juga sudah memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas sehingga terpilih menjadi kepada staf angkatan.
Pengamat politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpendapat sosok Laksamana Yudo Margono (KSAL), Jenderal Dudung Abdurachman (KSAD), dan Marsekal Fadjar Prasetyo (KSAU) dengan sendirinya layak menjadi Panglima TNI.
"Mereka bertiga tidak perlu lagi dipertanyakan profesionalismenya di bidang militer," demikian kata Jamiluddin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/11).
Meski demikian, Jamiluddin melihat, untuk menjadi Panglima TNI juga ditentukan atas pertimbangan politis dan kebutuhan. Pendapat Jamiluddin, dua hal ini kerap membuat ada kepala staf angkatan yang tidak terpilih menjadi Panglima TNI.
Dalam pandangan mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta, dari sisi politis, Yudo, Dudung, dan Fadjar sebenarnya sudah teruji. Ketiganya selama menjadi kepada staf angkatan cukup loyal terhadap presiden.
Selama ini, pengamatan Jamiluddin, hingga saat ini tidak terlihat ada indikasi diantara tiga kepala staf angkatan itu yang secara politis bertentangan dengan Presiden Jokowi.
Bagi Jamiluddin, Presiden tinggal memilih mana dari tiga kepala staf angkatan itu yang membuatnya paling nyaman. Ia menilai, faktor kedekatan menjadi penentu terpilihnya salah satu kepala staf angkatan tersebut.
"Subjektifitas presiden menjadi sangat tinggi dalam memutuskan siapa yang akan diajukan menjadi Panglima TNI ke DPR," demikian pendapat Jamiluddin.
Sementara faktor kebutuhan, jelas Jamiluddin, tampaknya lebih objektif. Sebab, lebih terukur. Dengan demikian, lebih mudah dijelaskan kelayakan memilih Panglima TNI.
Melihat kondisi objektif saat ini, Jamiluddin menyarankan Jokowi memilih sosok yang bisa memperkuat poros maritim
Selain itu, persoalan kemaritiman juga masih banyak persoalan. Perbatasan Natuna dan isu Pulau Pasir juga menjadi bagian dari masalah poros kemaritiman.
Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan, untuk menata pertahanan kemaritiman, idealnya ditangani sosok yang memiliki basic angkatan laut.
"Untuk itu, kiranya Laksamana Yudo Margono paling pas menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI," jelas Jamiluddin.
Ia meyakini, dengan terpilihnya Yudo sebagai Panglima nantinya diharapkan dapat mewujudkan pertahanan kemaritiman yang tangguh sebagaimana yang dijanjikan Jokowi kepada rakyat Indonesia.
