Berita

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono/Net

Politik

KSAL Dianggap Pas jadi Panglima, Jamiluddin Ritonga: Untuk Menata Pertahanan Maritim

SABTU, 19 NOVEMBER 2022 | 20:22 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Bursa calon Panglima TNI menarik diperbincangkan menyusul masa dinas Jenderal Andika Perkasa yang akan habis pada 21 Desember 2022 mendatang.

Menurut pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga tiga kepala staf yakni Jenderal Dudung Abdurachman, Laksamana Yudo Margono dan Marsekal Fadjar Prasetyo memiliki loyalitas kepada Presiden yang tidak perlu diragukan.

“Hanya saja, presiden tinggal memilih mana dari tiga kepala staf angkatan itu yang membuatnya paling nyaman. Disinilah faktor kedekatan menjadi penentu terpilihnya salah satu kepala staf angkatan tersebut. Subjektifitas presiden menjadi sangat tinggi dalam memutuskan siapa yang akan diajukan menjadi Panglima TNI ke DPR,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu malam (19/11).


Namun terlepas dari itu, menurut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini, Presiden Joko Widodo perlu memberikan perhatian untuk memperkuat poros maritim yang sudah digagasnya.

Sebab menurut Jamiluddin, poros maritim saat ini masih teramat lemah ketika melihat masih banyaknya persoalan terutama di perbatasan Natuna dan isu Pulau Pasir juga menjadi bagian dari masalah. Oleh karenanya menurut dia, presiden idealnya menunjuk Panglima TNI yang memiliki basic Angkatan Laut.

"Untuk menata pertahanan kemaritiman. Untuk itu, kiranya Laksamana Yudo Margono paling pas menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Yudo diharapkan dapat mewujudkan pertahanan kemaritiman yang tangguh sebagaimana yang dijanjikan Jokowi kepada rakyat Indonesia,” demikian Jamiluddin.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya