Berita

Diskusi bertajuk "Penguatan Sumber Daya Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Demokrasi 2024" di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/11)/RMOL

Politik

Petugas PPK Rawan Disasar Politik Uang, KPU Diminta Ketat Lakukan Seleksi

JUMAT, 18 NOVEMBER 2022 | 19:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Politik uang disinyalir masih akan terjadi pada kontestasi Pemilu Serentak 2024 mendatang. Bahkan, trennya diprediksi bukan lagi menyasar pemilih.

Hal tersebut disampaikan Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Ahsanul Minan, dalam diskusi bertajuk "Penguatan Sumber Daya Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Demokrasi 2024" di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/11).

Dia menjelaskan, berdasarkan amatan yang dilakukannya sejak pelaksanaan Pemilu 2009 silam, khususnya ketika penentuan calon terpilih beradasarkan hasil perhitungan suara terbanyak, saat itu sudah ada pergeseran model politik uang.


"Sejak 2009 politik uangnya beralih ke membayar penyelenggara, terutama di level bawah, terutama KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)," ujar Minan.

Pergeseran pola politik uang yang ditemukan Minan dari kerja-kerja pegiat pemilu di pelaksanaan pemilu tersebut, dianggapnya sebagai salah satu cara yang dilirik pemain politik karena berbiaya murah.

"Itu pola money politiknya kemudian mulai bergeser bukan ke pemilih, tapi lebih ke penyelengara harganya lebih murah dan hasilnya lebih pasti," tutur Minan.

"Kalau ke pemilih kan seperti menebar garam ke lautan. Pemilih kan tergantung siapa yang paling banyak atau yang terakhir kasih. Atau mungkin tidak memilih sama sekali karena ini semuanya (dianggap) brengsek," sambungnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk selektif menyeleksi anggota badan adhoc yang di antaranya meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Jadi ini menurut saya satu hal yang sangat penting untuk dipikirkan dan diantisipasi, supaya nanti bagaimana KPU bisa memilih PPK, PPS yang punya daya tahan fisik yang baik dan integritas yang tinggi," harapnya.

"Karena tingkat kerawanannya sangat tinggi sekali di perhitungan dan rekap (hasil perhitungan suara pemilu)," demikian Minan menambahkan.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya