Berita

Diskusi bertajuk "Penguatan Sumber Daya Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Demokrasi 2024" di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/11)/RMOL

Politik

Petugas PPK Rawan Disasar Politik Uang, KPU Diminta Ketat Lakukan Seleksi

JUMAT, 18 NOVEMBER 2022 | 19:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Politik uang disinyalir masih akan terjadi pada kontestasi Pemilu Serentak 2024 mendatang. Bahkan, trennya diprediksi bukan lagi menyasar pemilih.

Hal tersebut disampaikan Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Ahsanul Minan, dalam diskusi bertajuk "Penguatan Sumber Daya Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Demokrasi 2024" di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/11).

Dia menjelaskan, berdasarkan amatan yang dilakukannya sejak pelaksanaan Pemilu 2009 silam, khususnya ketika penentuan calon terpilih beradasarkan hasil perhitungan suara terbanyak, saat itu sudah ada pergeseran model politik uang.


"Sejak 2009 politik uangnya beralih ke membayar penyelenggara, terutama di level bawah, terutama KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)," ujar Minan.

Pergeseran pola politik uang yang ditemukan Minan dari kerja-kerja pegiat pemilu di pelaksanaan pemilu tersebut, dianggapnya sebagai salah satu cara yang dilirik pemain politik karena berbiaya murah.

"Itu pola money politiknya kemudian mulai bergeser bukan ke pemilih, tapi lebih ke penyelengara harganya lebih murah dan hasilnya lebih pasti," tutur Minan.

"Kalau ke pemilih kan seperti menebar garam ke lautan. Pemilih kan tergantung siapa yang paling banyak atau yang terakhir kasih. Atau mungkin tidak memilih sama sekali karena ini semuanya (dianggap) brengsek," sambungnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk selektif menyeleksi anggota badan adhoc yang di antaranya meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Jadi ini menurut saya satu hal yang sangat penting untuk dipikirkan dan diantisipasi, supaya nanti bagaimana KPU bisa memilih PPK, PPS yang punya daya tahan fisik yang baik dan integritas yang tinggi," harapnya.

"Karena tingkat kerawanannya sangat tinggi sekali di perhitungan dan rekap (hasil perhitungan suara pemilu)," demikian Minan menambahkan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

UPDATE

Dana Asing Banjiri RI Rp2,43 Triliun di Akhir 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 | 10:09

Pelaku Pasar Minyak Khawatirkan Pasokan Berlebih

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:48

Polisi Selidiki Kematian Tiga Orang di Rumah Kontrakan Warakas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:41

Kilau Emas Dunia Siap Tembus Level Psikologis Baru

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:19

Legislator Gerindra Dukung Pemanfaatan Kayu Hanyut Pascabanjir Sumatera

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:02

Korban Tewas Kecelakaan Lalu Lintas Tahun Baru di Thailand Tembus 145 Orang

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:51

Rekor Baru! BP Tapera Salurkan FLPP Tertinggi Sepanjang Sejarah di 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:40

Wall Street Variatif di Awal 2026

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:23

Dolar AS Bangkit di Awal 2026, Akhiri Tren Pelemahan Beruntun

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:12

Iran Ancam Akan Targetkan Pangkalan AS di Timur Tengah Jika Ikut Campur Soal Demo

Sabtu, 03 Januari 2026 | 07:59

Selengkapnya