Berita

Menteri Luar Negeri Bayangan Simon Birmingham/Net

Dunia

Tolak Keinginan Taiwan, Albanese: CPTPP adalah Hubungan Antar Negara yang Diakui

JUMAT, 18 NOVEMBER 2022 | 15:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Australia sangat tidak mungkin mendukung keinginan Taiwan untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese di depan wartawan di Bangkok menjelang program APEC-nya pada Jumat (18/11), pernyataan yang sangat mungkin mengecewakan Taipei.

Menurut Albanese, Taiwan tidak bisa bergabung dengan CPTPP karena itu adalah “hubungan antara negara-bangsa” atau negara yang 'diakui',  dan keberadaan Taipei di APEC adalah sebagai perwakilan ekonomi, bukan negara.


"CPTPP adalah hubungan antar negara bangsa yang diakui. Taiwan diwakili di sini (di APEC) sebagai ekonomi," katanya.

Pernyataan itu berbeda dengan apa yang dikatakan pemerintah Morrison sebelumnya, yang membiarkan pintu terbuka untuk mendukung permintaan Taipei.

Pernyataan Albanese nampaknya bertentangan dengan teks CPTPP yang tidak menunjukkan bahwa kewarganegaraan adalah prasyarat untuk bergabung dengan CPTPP.

Pengamat dari Universitas Nasional Australia, Benjamin Herscovitch , menyoroti pernyataan Albanese yang menurutnya tidak tepat.

Menurutnya, semua anggota CPTPP hingga saat ini telah diakui secara internasional sebagai negara berdaulat,  jadi tidak ada alasan mengapa Taiwan tidak dapat menjadi anggota CPTPP.

"Perdana menteri kemungkinan besar salah bicara. Seperti yang dia katakan sendiri, posisi Australia tidak berubah," katanya, seperti dikutip dari ABC News.

Komentar Albanese juga tidak tepat waktu karena muncul hanya tiga hari setelah pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping.

Menteri Luar Negeri Bayangan Simon Birmingham mengatakan hal senada. Pernyataan Albanese  salah secara faktual.

"Tuan Albanese tampaknya tidak tahu atau mengerti bahwa Taiwan berpartisipasi dalam Organisasi Perdagangan Dunia sebagai anggota penuh, setara dengan yang lain," kata Birmingham.

“Keanggotaannya di CPTPP tidak boleh dikaitkan dengan status kenegaraannya, tetapi dipertimbangkan pada manfaat perpanjangan perjanjian, pentingnya menjaga persatuan di antara anggota yang ada dan apakah dapat memenuhi standar tinggi perjanjian tersebut,” tambahnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya