Berita

Menteri Luar Negeri Bayangan Simon Birmingham/Net

Dunia

Tolak Keinginan Taiwan, Albanese: CPTPP adalah Hubungan Antar Negara yang Diakui

JUMAT, 18 NOVEMBER 2022 | 15:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Australia sangat tidak mungkin mendukung keinginan Taiwan untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese di depan wartawan di Bangkok menjelang program APEC-nya pada Jumat (18/11), pernyataan yang sangat mungkin mengecewakan Taipei.

Menurut Albanese, Taiwan tidak bisa bergabung dengan CPTPP karena itu adalah “hubungan antara negara-bangsa” atau negara yang 'diakui',  dan keberadaan Taipei di APEC adalah sebagai perwakilan ekonomi, bukan negara.

"CPTPP adalah hubungan antar negara bangsa yang diakui. Taiwan diwakili di sini (di APEC) sebagai ekonomi," katanya.

Pernyataan itu berbeda dengan apa yang dikatakan pemerintah Morrison sebelumnya, yang membiarkan pintu terbuka untuk mendukung permintaan Taipei.

Pernyataan Albanese nampaknya bertentangan dengan teks CPTPP yang tidak menunjukkan bahwa kewarganegaraan adalah prasyarat untuk bergabung dengan CPTPP.

Pengamat dari Universitas Nasional Australia, Benjamin Herscovitch , menyoroti pernyataan Albanese yang menurutnya tidak tepat.

Menurutnya, semua anggota CPTPP hingga saat ini telah diakui secara internasional sebagai negara berdaulat,  jadi tidak ada alasan mengapa Taiwan tidak dapat menjadi anggota CPTPP.

"Perdana menteri kemungkinan besar salah bicara. Seperti yang dia katakan sendiri, posisi Australia tidak berubah," katanya, seperti dikutip dari ABC News.

Komentar Albanese juga tidak tepat waktu karena muncul hanya tiga hari setelah pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping.

Menteri Luar Negeri Bayangan Simon Birmingham mengatakan hal senada. Pernyataan Albanese  salah secara faktual.

"Tuan Albanese tampaknya tidak tahu atau mengerti bahwa Taiwan berpartisipasi dalam Organisasi Perdagangan Dunia sebagai anggota penuh, setara dengan yang lain," kata Birmingham.

“Keanggotaannya di CPTPP tidak boleh dikaitkan dengan status kenegaraannya, tetapi dipertimbangkan pada manfaat perpanjangan perjanjian, pentingnya menjaga persatuan di antara anggota yang ada dan apakah dapat memenuhi standar tinggi perjanjian tersebut,” tambahnya.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

Komjen Dedi Ultimatum, Jangan Lagi Ada Anggapan Masuk Polisi Bayar!

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:12

UPDATE

Ramai Tagar Kabur Aja Dulu, Legislator PAN Wanti-wanti TPPO

Kamis, 13 Februari 2025 | 21:27

Korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry Diduga Rugikan Negara Rp893 Miliar

Kamis, 13 Februari 2025 | 21:24

Ketika Dirut Bulog Seorang Tentara Aktif

Kamis, 13 Februari 2025 | 21:23

Prabowo Ungkap Motif Indonesia Gabung OECD Hingga BRICS di World Governments Summit

Kamis, 13 Februari 2025 | 21:10

Komisi III DPR Minta Layanan SIM dan SKCK Tetap Buka di Hari Minggu

Kamis, 13 Februari 2025 | 21:04

Bela Gaza di World Governments Summit, Prabowo: Cukup, Waktunya Bangun Kembali!

Kamis, 13 Februari 2025 | 21:02

Anggota DPD RI Minta Jaksa Agung Ungkap Skandal Agraria di Sumut

Kamis, 13 Februari 2025 | 21:01

Kapolda Sumut Bantu Pengobatan Bocah Korban Penganiayaan di Nisel

Kamis, 13 Februari 2025 | 20:53

Fenomena Unik Sastra Denny JA

Kamis, 13 Februari 2025 | 20:51

Hasto Pertimbangkan Ajukan Gugatan Praperadilan Baru

Kamis, 13 Februari 2025 | 20:49

Selengkapnya