Berita

Menteri Luar Negeri Bayangan Simon Birmingham/Net

Dunia

Tolak Keinginan Taiwan, Albanese: CPTPP adalah Hubungan Antar Negara yang Diakui

JUMAT, 18 NOVEMBER 2022 | 15:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Australia sangat tidak mungkin mendukung keinginan Taiwan untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese di depan wartawan di Bangkok menjelang program APEC-nya pada Jumat (18/11), pernyataan yang sangat mungkin mengecewakan Taipei.

Menurut Albanese, Taiwan tidak bisa bergabung dengan CPTPP karena itu adalah “hubungan antara negara-bangsa” atau negara yang 'diakui',  dan keberadaan Taipei di APEC adalah sebagai perwakilan ekonomi, bukan negara.


"CPTPP adalah hubungan antar negara bangsa yang diakui. Taiwan diwakili di sini (di APEC) sebagai ekonomi," katanya.

Pernyataan itu berbeda dengan apa yang dikatakan pemerintah Morrison sebelumnya, yang membiarkan pintu terbuka untuk mendukung permintaan Taipei.

Pernyataan Albanese nampaknya bertentangan dengan teks CPTPP yang tidak menunjukkan bahwa kewarganegaraan adalah prasyarat untuk bergabung dengan CPTPP.

Pengamat dari Universitas Nasional Australia, Benjamin Herscovitch , menyoroti pernyataan Albanese yang menurutnya tidak tepat.

Menurutnya, semua anggota CPTPP hingga saat ini telah diakui secara internasional sebagai negara berdaulat,  jadi tidak ada alasan mengapa Taiwan tidak dapat menjadi anggota CPTPP.

"Perdana menteri kemungkinan besar salah bicara. Seperti yang dia katakan sendiri, posisi Australia tidak berubah," katanya, seperti dikutip dari ABC News.

Komentar Albanese juga tidak tepat waktu karena muncul hanya tiga hari setelah pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping.

Menteri Luar Negeri Bayangan Simon Birmingham mengatakan hal senada. Pernyataan Albanese  salah secara faktual.

"Tuan Albanese tampaknya tidak tahu atau mengerti bahwa Taiwan berpartisipasi dalam Organisasi Perdagangan Dunia sebagai anggota penuh, setara dengan yang lain," kata Birmingham.

“Keanggotaannya di CPTPP tidak boleh dikaitkan dengan status kenegaraannya, tetapi dipertimbangkan pada manfaat perpanjangan perjanjian, pentingnya menjaga persatuan di antara anggota yang ada dan apakah dapat memenuhi standar tinggi perjanjian tersebut,” tambahnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

UPDATE

Jadi Tersangka Tanpa Diperiksa, Pakar: Bertentangan dengan Konstitusi

Sabtu, 18 Juli 2026 | 16:18

BPKH Harus Diperkuat demi Jaga Keberlanjutan Keuangan Haji

Sabtu, 18 Juli 2026 | 16:12

Maroko dan Prancis Perkuat Kemitraan, 11 Perjanjian Baru Disepakati

Sabtu, 18 Juli 2026 | 16:02

Halaqah Pra-Muktamar Bahas Arah Kepemimpinan NU di Abad Kedua

Sabtu, 18 Juli 2026 | 15:02

Catatan Akhir Pekan Saham MD Entertainment: Terkoreksi, tapi Magnetnya Belum Pudar

Sabtu, 18 Juli 2026 | 15:00

Cara Nonton Final Piala Dunia 2026, Spanyol Vs Argentina

Sabtu, 18 Juli 2026 | 14:49

Nelayan Pulau Panggang Kesulitan BBM

Sabtu, 18 Juli 2026 | 14:45

China dan RI Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Airlangga: KEK Batang Jadi Fokus Investasi

Sabtu, 18 Juli 2026 | 14:30

Sektor Teknologi dan Energi Topang Reli Indeks Kompas100 Sepekan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 14:14

Enam Titik Penginapan Siap Tampung Ribuan Peserta Muktamar NU

Sabtu, 18 Juli 2026 | 14:01

Selengkapnya