Berita

Menteri Luar Negeri Bayangan Simon Birmingham/Net

Dunia

Tolak Keinginan Taiwan, Albanese: CPTPP adalah Hubungan Antar Negara yang Diakui

JUMAT, 18 NOVEMBER 2022 | 15:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Australia sangat tidak mungkin mendukung keinginan Taiwan untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese di depan wartawan di Bangkok menjelang program APEC-nya pada Jumat (18/11), pernyataan yang sangat mungkin mengecewakan Taipei.

Menurut Albanese, Taiwan tidak bisa bergabung dengan CPTPP karena itu adalah “hubungan antara negara-bangsa” atau negara yang 'diakui',  dan keberadaan Taipei di APEC adalah sebagai perwakilan ekonomi, bukan negara.

"CPTPP adalah hubungan antar negara bangsa yang diakui. Taiwan diwakili di sini (di APEC) sebagai ekonomi," katanya.

Pernyataan itu berbeda dengan apa yang dikatakan pemerintah Morrison sebelumnya, yang membiarkan pintu terbuka untuk mendukung permintaan Taipei.

Pernyataan Albanese nampaknya bertentangan dengan teks CPTPP yang tidak menunjukkan bahwa kewarganegaraan adalah prasyarat untuk bergabung dengan CPTPP.

Pengamat dari Universitas Nasional Australia, Benjamin Herscovitch , menyoroti pernyataan Albanese yang menurutnya tidak tepat.

Menurutnya, semua anggota CPTPP hingga saat ini telah diakui secara internasional sebagai negara berdaulat,  jadi tidak ada alasan mengapa Taiwan tidak dapat menjadi anggota CPTPP.

"Perdana menteri kemungkinan besar salah bicara. Seperti yang dia katakan sendiri, posisi Australia tidak berubah," katanya, seperti dikutip dari ABC News.

Komentar Albanese juga tidak tepat waktu karena muncul hanya tiga hari setelah pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping.

Menteri Luar Negeri Bayangan Simon Birmingham mengatakan hal senada. Pernyataan Albanese  salah secara faktual.

"Tuan Albanese tampaknya tidak tahu atau mengerti bahwa Taiwan berpartisipasi dalam Organisasi Perdagangan Dunia sebagai anggota penuh, setara dengan yang lain," kata Birmingham.

“Keanggotaannya di CPTPP tidak boleh dikaitkan dengan status kenegaraannya, tetapi dipertimbangkan pada manfaat perpanjangan perjanjian, pentingnya menjaga persatuan di antara anggota yang ada dan apakah dapat memenuhi standar tinggi perjanjian tersebut,” tambahnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Samsudin Pembuat Konten Tukar Pasangan Segera Disidang

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:57

Tutup Penjaringan Cakada Lamteng, PAN Dapatkan 4 Nama

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:45

Gerindra Aceh Optimistis Menangkan Pilkada 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:18

Peringatan Hari Buruh Cuma Euforia Tanpa Refleksi

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:55

May Day di Jatim Berjalan Aman dan Kondusif, Kapolda: Alhamdulillah

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:15

Cak Imin Sebut Negara Bisa Kolaps Kalau Tak Ada Perubahan Skenario Kerja

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:39

Kuliah Tamu di LSE, Airlangga: Kami On Track Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:16

TKN Fanta Minta Prabowo-Gibran Tetap Gandeng Generasi Muda

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:41

Ratusan Pelaku UMKM Diajari Akselerasi Pasar Wirausaha

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:36

Pilgub Jakarta Bisa Bikin PDIP Pusing

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:22

Selengkapnya