Berita

Penasihat Relawan Perjuangan Demokrasi, Bambang Beathor Suryadi/Net

Publika

Nasib Politik Saat Ini Ditentukan Rezim dalam Berkoalisi

KAMIS, 17 NOVEMBER 2022 | 17:10 WIB | OLEH: BEATHOR SURYADI

REZIM partai politik menentukan PT 20%, menentukan gabungan partai politik dalam koalisi. Rekayasa 2024 itu hanya ada 2 paslon yang sudah terwujud dalam kantong koalisi KIB dan KIR.

Kesepakatan para pemimpin dan pemilik partai dalam menghadapi gurita oligarki menguasai istana. Para ketua parpol itu menolak sebutan partainya hanya sebatas perahu oligarki.

Kemenangan pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung parpol yang dibiayai oleh oligarki menyebabkan parpol pengusung tersebut tidak dapat mewujudkan program-program kerja dari kemenangannya.


Pasangan presiden dan wakil presiden lebih tunduk dan menjadi boneka oligarki atas akibat pembiayaan yang mereka keluarkan. Lantas program-program partai dilupakan, hanya sebagai perahu kemenangan.

Atas pengalaman 10 tahun ini, maka ketua-ketua partai bersepakat melawan peran oligarki dalam kontestasi politik 2024.

Perlawanan itu berupa menutup pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang disponsori, dibiayai oleh oligarki pada 2024.

Disepakti juga, kandidat yang akan diusung oleh partai politik itu adalah para pimpinan parpol yang telah bertahun-tahun, berdarah-darah dalam membesarkan partainya masing-masing.

Kasat mata kita melihat Koalisi Indonesia Bersatu dengan capresnya Airlangga Hartato dan Koalisi Indonesia Raya dengan sosok Prabowo. Kedua Capres ini sedang menunggu kedatangan calon wakil presidennya, Agus Harimurti dan Puan Maharani.

Pembiayaan Pilpres 2024 dengan angka di atas Rp 25 triliunan ini telah menjadi beban APBN, partai politik dan para kandidat, nampaknya akan dievaluasi juga.

Caranya tentu menyederhanakan sistem pemilihan, kampanye dan pencoblosannya.

Sementara Anies dan Ganjar yang diisukan calon dari pihak oligarki yang dengan telah menggerakan semua lembaga survei hanya bisa ikut tarung di 2024 jika terjadi perubahan politik dari 20% menjadi nol%.

Kondisi itu hanya bisa terwujud jika mereka dan para relawan pendukungnya mampu mendobrak Mahkamah Konstitusi.

Penasihat Relawan Perjuangan Demokrasi

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya