Berita

Penasihat Relawan Perjuangan Demokrasi, Bambang Beathor Suryadi/Net

Publika

Nasib Politik Saat Ini Ditentukan Rezim dalam Berkoalisi

KAMIS, 17 NOVEMBER 2022 | 17:10 WIB | OLEH: BEATHOR SURYADI

REZIM partai politik menentukan PT 20%, menentukan gabungan partai politik dalam koalisi. Rekayasa 2024 itu hanya ada 2 paslon yang sudah terwujud dalam kantong koalisi KIB dan KIR.

Kesepakatan para pemimpin dan pemilik partai dalam menghadapi gurita oligarki menguasai istana. Para ketua parpol itu menolak sebutan partainya hanya sebatas perahu oligarki.

Kemenangan pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung parpol yang dibiayai oleh oligarki menyebabkan parpol pengusung tersebut tidak dapat mewujudkan program-program kerja dari kemenangannya.


Pasangan presiden dan wakil presiden lebih tunduk dan menjadi boneka oligarki atas akibat pembiayaan yang mereka keluarkan. Lantas program-program partai dilupakan, hanya sebagai perahu kemenangan.

Atas pengalaman 10 tahun ini, maka ketua-ketua partai bersepakat melawan peran oligarki dalam kontestasi politik 2024.

Perlawanan itu berupa menutup pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang disponsori, dibiayai oleh oligarki pada 2024.

Disepakti juga, kandidat yang akan diusung oleh partai politik itu adalah para pimpinan parpol yang telah bertahun-tahun, berdarah-darah dalam membesarkan partainya masing-masing.

Kasat mata kita melihat Koalisi Indonesia Bersatu dengan capresnya Airlangga Hartato dan Koalisi Indonesia Raya dengan sosok Prabowo. Kedua Capres ini sedang menunggu kedatangan calon wakil presidennya, Agus Harimurti dan Puan Maharani.

Pembiayaan Pilpres 2024 dengan angka di atas Rp 25 triliunan ini telah menjadi beban APBN, partai politik dan para kandidat, nampaknya akan dievaluasi juga.

Caranya tentu menyederhanakan sistem pemilihan, kampanye dan pencoblosannya.

Sementara Anies dan Ganjar yang diisukan calon dari pihak oligarki yang dengan telah menggerakan semua lembaga survei hanya bisa ikut tarung di 2024 jika terjadi perubahan politik dari 20% menjadi nol%.

Kondisi itu hanya bisa terwujud jika mereka dan para relawan pendukungnya mampu mendobrak Mahkamah Konstitusi.

Penasihat Relawan Perjuangan Demokrasi

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Waspadai Modus Penipuan Mengatasnamakan Bantuan Sosial

Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:21

Ayam Mati di Lumbung Listrik

Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:04

Narasi 'Sell Indonesia' Manipulatif

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:52

Krisis 1998 Meninggalkan Trauma Strategis

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:28

Titin Rita Lestari, Air Mata yang Tak Sempat Jatuh

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:09

Sangat Janggal Kejagung Tak Periksa Nanik S Deyang

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:01

BUMD Didorong Bertransformasi sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:35

Farhan Pastikan Bandung Aman Hadapi Musim Liburan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:19

Bosnia-Herzegovina Gagal Bungkam Tuan Rumah Kanada

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:07

Jaringan Narkoba Sumsel-Jabar Dibongkar Polisi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 03:35

Selengkapnya