Kemitraan pelestarian hutan Indonesia antara 3 negara yang di antaranya Indonesia, Kongo dan Brazil yang diresmikan dan diluncurkan jelang pelaksanaan KTT G20 di Bali pada Senin (14/11), menuai kritik.
Kritik tersebut disampaikan Pengkampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Uli Arta Siagian, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/11).
Uli mengatakan, kemitraan yang dibentuk ketiga negara tersebut seharusnya mengajukan solusi yang berbeda dari apa yang dibicarakan di perundingan iklim COP 27 di Sharm el-Sheikh, Mesir.
"Yaitu meletakkan pengakuan dan pelindungan hak rakyat atas hutan dan pertanggungjawaban mutlak negara maju atas
loss and damage," ujar Uli.
"Serta, mengurangi konsumsi mereka atas industri berbasis ekstraktif sebagai jalan mitigasi perubahan iklim," sambungnya.
Karena tidak mengajukan rekomendasi-rekomendasi tersebut, Uli melihat Aliansi Perlindungan Hutan yang dibangun ketiga negara ini justru bakal melindungi pembisnis yang bakal merusak hutan.
"Kritik pertama Walhi adalah pada cara berfikir pengurus ketiga negara ini yang terus mengkomodifikasi hutan," imbuhnya menegaskan.
Sebagai contoh, Uli melihat aliansi tiga negara yang disebut-sebut sebagai OPEC Hutan ini berpotensi akan diarahkan untuk dapat mengontrol dan mengatur harga karbon di pasar karbon dunia.
"Maka tidak berlebihan jika OPEC Hutan disebut sebagai proposal yang dipersiapkan pengurus ketiga negara ini untuk menyambut hasil perundingan mengenai pengaturan perdagangan karbon (article 6) di COP 27," urainya.
Lebih dari itu, Uli menilai skema
offset yang dianggap sebagai penyeimbang karbon menjadi roh dari proposal ini.
Skema
offset merupakan izin yang diberikan untuk tetap mencemari, merusak dan melepas emisi dengan menjaga stok karbon ditempat lain.
"Penyeimbangan karbon ini akan terus memperpanjang usia industri berbahan bakar fosil secara khusus dan industri ekstraktif lainnya secara umum," demikian Uli menambahkan.
