Berita

Lambang Partai Bulan Bintang/Net

Politik

Partai Bulan Bintang Setuju Usulan Nomor Urut Parpol Tak Diubah

RABU, 16 NOVEMBER 2022 | 18:53 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Usulan nomor urut partai politik (parpol) calon peserta Pemilu Serentak 2024 agar tak diubah atau sama dengan Pemilu Serentak 2019 ikut didorong partai non parlemen seperti Partai Bulan Bintang (PBB).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBB, Solihin Pure menjelaskan, usulan yang mulanya disampaikan oleh elite partai parlemen PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sudah tepat.

"Jadi kami dari pbb menyarankan agar seluruh partai politik peserta pemilu 2019 tetap menggunakan nomor urutnya di pemilu 2024," ujar Solihin kepada wartawan, Rabu (16/11).


Namun, khusus untuk parpol-parpol baru yang memang terbilang baru menjadi peserta pemilu di tahun politik 2024 ini bisa diterapkan mekanisme yang berbeda dari usulan yang mencuat.

"Khusus untuk partai baru menurut saya yang di undi nomor," sambungnya menegaskan.

Solihin mengatakan, pihaknya menilai aturan mekanisme penentuan nomor urut parpol ini pada dasarnya memang mau tidak mau akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu).

Dia menegaskan, parpol yang dipimpin oleh pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra ini bakal mendukung pengaturan yang dituangkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pemerintah dan DPR RI.

"Jadi intinya PBB sangat mendukung Perppu terkait dengan nomor urut parpol tidak di undi, dan berlaku di Pemilu 2024, jadi PBB tetap nomor urut 19 di Pemilu 2024," demikian Solihin.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya