Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Santoso/Net

Politik

Kritik Langkah KY, Santoso: Jangan Mengada-ada Bentuk Satgasus Suap MA

RABU, 16 NOVEMBER 2022 | 04:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menyikapi kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) membentuk satuan tugas khusus (Satgasus) terkait kasus suap di MA. Satuan tugas khusus itu terdiri atas pegawai terbaik di KY.

Merespons hal itu, anggota Komisi III DPR RI, Santoso mengatakan bahwa KY jangan mengada-ada membentuk Satgasus. Ia khawatir Satgasus  bentukan KY akan menyerupai Satgasus Polri yang pernah dipimpin Ferdy Sambo.

"(Satgassus Polri) Dibentuk untuk tujuan baik tapi menjadi  alat mencari keuntungan dan abuse of power," demikian kata Santoso menyesalkan langkah KY, Selasa (15/11).


Menurut Santoso, untuk mengurangi hakim agung yang bermental koruptif, langkah yang tepat adalah KPK awasi terus kerja hakim agung dalam menangani semua kasus.

Lebih lanjut Santoso mengatakan, sistem hukum kita dimana hakim agung bersidang di ruang gelap maka diawasi juga para pembantu/panitera (sebutanz sy lupa) di MA, termasuk pengawasan harta kekayaan mereka yang bekerja di MA.

Santoso meminta Ketua MA harus bertanggung jawab atas perilaku hakim agung yang sudah rusak. Bagi Politisi Demokrat ini, Ketua MA tidak boleh diam atas peristiwa ini. Termasuk, jangan hanya menyalahkan hakim yang koruptif.

"Tapi harus memperbaiki sistem kerja dan pemgawasan yang ketat kepada para hakim agar putusannya bukan berdasarkan "maju tak gentar membela yang bayar"," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya