Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Santoso/Net

Politik

Kritik Langkah KY, Santoso: Jangan Mengada-ada Bentuk Satgasus Suap MA

RABU, 16 NOVEMBER 2022 | 04:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menyikapi kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) membentuk satuan tugas khusus (Satgasus) terkait kasus suap di MA. Satuan tugas khusus itu terdiri atas pegawai terbaik di KY.

Merespons hal itu, anggota Komisi III DPR RI, Santoso mengatakan bahwa KY jangan mengada-ada membentuk Satgasus. Ia khawatir Satgasus  bentukan KY akan menyerupai Satgasus Polri yang pernah dipimpin Ferdy Sambo.

"(Satgassus Polri) Dibentuk untuk tujuan baik tapi menjadi  alat mencari keuntungan dan abuse of power," demikian kata Santoso menyesalkan langkah KY, Selasa (15/11).


Menurut Santoso, untuk mengurangi hakim agung yang bermental koruptif, langkah yang tepat adalah KPK awasi terus kerja hakim agung dalam menangani semua kasus.

Lebih lanjut Santoso mengatakan, sistem hukum kita dimana hakim agung bersidang di ruang gelap maka diawasi juga para pembantu/panitera (sebutanz sy lupa) di MA, termasuk pengawasan harta kekayaan mereka yang bekerja di MA.

Santoso meminta Ketua MA harus bertanggung jawab atas perilaku hakim agung yang sudah rusak. Bagi Politisi Demokrat ini, Ketua MA tidak boleh diam atas peristiwa ini. Termasuk, jangan hanya menyalahkan hakim yang koruptif.

"Tapi harus memperbaiki sistem kerja dan pemgawasan yang ketat kepada para hakim agar putusannya bukan berdasarkan "maju tak gentar membela yang bayar"," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya