Tak Sepakat Presidential Threshold 0 Persen, PPP Setuju Kalau 10 Persen

Norma ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (preshold) dikeluhkan publik hingga ke partai politik (parpol), salah satunya diterima Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani, dalam diskusi bertajuk "Suksesi Kepemimpinan 2024" yang digelar di Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/11).

"Jadi kita juga menghadapi kritik bahwa dengan presidential threshold tinggi. Maka ini mempersempit putra terbaik bangsa di parpol dan di luar parpol untuk bisa tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Ada teman-teman di masyarakat sipil kenapa tak 0 (persen)?" ujar Arsul.

Meski mendapat keluhan terkait hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI ini menyatakan tidak setuju jika preshold diubah dari 20 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu menjadi 0 persen.

"Kenapa enggak setuju? Karena kalau jadi nol nanti, partai itu belum teruji di dalam pemilihan legislatifnya, kemudian tapi dia berhak ikut pemilu, dia berbadan hukum dan berhak ikut pemilu," tuturnya.

Maka dari itu, Arsul melihat solusi terbaik terkait preshold ini adalah dengan menurunkan besarannya menjadi lebih rendah.

Sebab jika preshold dipatok menjadi 0 persen, dia khawatir oligarki mudah bermain dalam menentukan capres, atau melebihi kewenangan pemimpin partai.

"Jadi negara kita itu kan banyak oligarki orang kaya. Dia bisa kemudian dengan kekayaannya ambil partai politik," urainya.

"Kalau 10 persen, kita potong separuh, maka paling tidak kontestasi pilpres itu diharapkan bisa diikuti lima atau enam calon. Itu akan memberikan ini lebih baik," demikian Arsul menambahkan.