Berita

Bacapres Partai Nasdem Anies Baswedan/RMOL

Politik

Bila Lepas dari Jokowi, Nasdem Leluasa Kampanyekan Anies ke Seluruh Indonesia

SENIN, 14 NOVEMBER 2022 | 05:18 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Dalam menghadapi pemilihan presiden (Pilpres), Partai Nasdem disarankan bisa lepas dari kaolisi Joko Widodo paska mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Demikian pendapat pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, Senin (14/11).

Menurut Jamiludin, bila dilepas dari koalisi akan membuat Nasdem lebih leluasa dalam mengusung Anies. Nasdem tidak punya beban lagi membawa Anies berkampanye ke seluruh Indonesia.


"Dalam kampanye bersama Anies, Nasdem sudah tidak risih lagi bila Anies mengkritik pemerintah. Hal itu tentunya akan semakin punya nilai jual bagi Nasdem," demikian kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Lebih lanjut mantan Dekan Fiko IISIP Jakarta ini melihat, dengan keluar dari koalisi Jokowi, Nasdem juga akan mengubah perannya menjadi partai oposisi bersama Demokrat dan PKS. Artinya, dengan keluar dari koalisi, Nasdem akan lebih leluasa melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan.

"Bagi Jokowi, kalau Nasdem dilepas, akan membuat koalisi semakin kompak. Kecurigaan kehadiran Nasdem menjadi dapat diminimalkan," jelas Jamiluddin.

Jamiluddin pun mengistilahkan, jika Nasdem lepas dari Jokowi sama seperti dengan duri dalam daging dalam kabinet pun dapat ditiadakan. Secar polotik, kabinet pemerintahan Jokowi dapat bekerja tanpa ada kecurigaan satu dengan lainnya.

Meski demikian, Jamiluddin tidak yakin apakah Jokowi berani melepas Nasdem dari koalisi.

"Penyebabnya, Nasdem tentu sudah banyak tahu rahasia kabinet selama ini. Kalau Nasdem dilepas begitu saja, dikhawatirkan Nasdem akan bernyanyi," pungkas Jamiluddin.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya