Berita

Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo dikenal sebagai petugas partai PDIP/Net

Politik

Samuel F Silaen: Penyewa Partai Lebih Berbahaya Ketimbang Petugas Partai

SENIN, 14 NOVEMBER 2022 | 03:50 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ketimbang petugas partai, ada yang lebih berbahaya penyewa partai dalam konteks eksistensi partai politik di Indonesia.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/11).

Menurut Samuel, alasan mengapa penyewa parai itu berbahaya adalah petugas partai lebih punya moral tanggung jawab yang lebih besar daripada penyewa/ rental partai politik.


"Penyewa partai politik itu tidak punya beban tanggung-jawab kepada konstituen karena hanya penyewa partai politik," kata Samuel (13/11).

Analisa Samuel, parpol-parpol rental dan orang yang rental inilah hal yang tak baik untuk bangsa Indonesia. Sebab, partai politik yang tidak punya kader unggul untuk didukung maju sebagai eksekutif dan legislatif.

"Ini problem partai politik yang hanya sebagai pe-rental untuk kaum "berduit"," kritik alumni Lemhanas pemuda 2009 itu.

Di sisi lain, petugas partai politik  merupakan kader militan yang sudah teruji secara sosiologis dan klinis. Selain itu, petugas partai mampu menjalankan amanah bagi bangsa dan negara.

"Bahwa ini tugas partai politik yang sesungguhnya, menciptakan dan menyiapkan kader yang terampil dan profesional untuk menjadi pelayan bagi seluruh rakyat Indonesia, " papar Silaen.

Prediksi Samuel, jika partai politik "stempel" tukang rental maka orang yang rental akan cuci tangan apabila ada kegagalan dalam melakukan janji kampanye politiknya.

"Orang/ ngerental yang hanya pinter "ngemeng" alias olah tata kata-kata yang manutnya kepada pemilik rental (cukong/ bohir). Pemimpin seperti itu bukan sebagai pelayan rakyat tapi pelayan cukong/ bohir," pungkas Samuel.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya