Berita

Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo dikenal sebagai petugas partai PDIP/Net

Politik

Samuel F Silaen: Penyewa Partai Lebih Berbahaya Ketimbang Petugas Partai

SENIN, 14 NOVEMBER 2022 | 03:50 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ketimbang petugas partai, ada yang lebih berbahaya penyewa partai dalam konteks eksistensi partai politik di Indonesia.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/11).

Menurut Samuel, alasan mengapa penyewa parai itu berbahaya adalah petugas partai lebih punya moral tanggung jawab yang lebih besar daripada penyewa/ rental partai politik.


"Penyewa partai politik itu tidak punya beban tanggung-jawab kepada konstituen karena hanya penyewa partai politik," kata Samuel (13/11).

Analisa Samuel, parpol-parpol rental dan orang yang rental inilah hal yang tak baik untuk bangsa Indonesia. Sebab, partai politik yang tidak punya kader unggul untuk didukung maju sebagai eksekutif dan legislatif.

"Ini problem partai politik yang hanya sebagai pe-rental untuk kaum "berduit"," kritik alumni Lemhanas pemuda 2009 itu.

Di sisi lain, petugas partai politik  merupakan kader militan yang sudah teruji secara sosiologis dan klinis. Selain itu, petugas partai mampu menjalankan amanah bagi bangsa dan negara.

"Bahwa ini tugas partai politik yang sesungguhnya, menciptakan dan menyiapkan kader yang terampil dan profesional untuk menjadi pelayan bagi seluruh rakyat Indonesia, " papar Silaen.

Prediksi Samuel, jika partai politik "stempel" tukang rental maka orang yang rental akan cuci tangan apabila ada kegagalan dalam melakukan janji kampanye politiknya.

"Orang/ ngerental yang hanya pinter "ngemeng" alias olah tata kata-kata yang manutnya kepada pemilik rental (cukong/ bohir). Pemimpin seperti itu bukan sebagai pelayan rakyat tapi pelayan cukong/ bohir," pungkas Samuel.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya