Berita

Presiden Joko Widodo dan kereta cepat/Net

Politik

Kereta Cepat Proyek Ambisius yang Abai Efisiensi Keuangan Negara

MINGGU, 13 NOVEMBER 2022 | 08:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dianggap ambisius dan tidak melihat efisiensi anggaran keuangan negara karena rencanannya konsorsium akan berutang ke China Development Bank senilai Rp 16 triliun untuk menambal kekurangan cost overrun dengan utang.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, pemerintah jangan lengah ketika anggaran proyek kereta cepat terus membengkak.

“Jangan sampai Jokowi diberikan informasi yang tidak benar tentang proyek kereta cepat ini," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/11).


Dengan adanya pembengkakan biaya proyek KCJB, kata Saiful, artinya sejak awal kredibilitas pembangunannya dapat dikatakan tidak beres. Maka untuk itu, dapat dinilai proyek tersebut dengan atau tanpa perhitungan yang matang.

"Proyek kereta cepat terkesan ambisius tidak melihat efisiensi anggaran keuangan negara, mestinya dihitung betul sedari awal, tidak seperti saat ini yang terkesan dipaksakan harus jadi meskipun pendanaannya tidak jelas dan terus membengkak," kata Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, pembengkakan tersebut akan merugikan pemerintah karena pada akhirnya konsekuensi logisnya adalah negara harus menanggungnya.

"Untuk itu proyek kereta cepat ini mestinya jelas berapa budgetnya dan kapan selesainya, tidak kemudian terkesan berlarut larut dan pendanaannya pun cenderung tidak jelas," pungkas Saiful.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya