Berita

Presiden Joko Widodo dan kereta cepat/Net

Politik

Kereta Cepat Proyek Ambisius yang Abai Efisiensi Keuangan Negara

MINGGU, 13 NOVEMBER 2022 | 08:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dianggap ambisius dan tidak melihat efisiensi anggaran keuangan negara karena rencanannya konsorsium akan berutang ke China Development Bank senilai Rp 16 triliun untuk menambal kekurangan cost overrun dengan utang.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, pemerintah jangan lengah ketika anggaran proyek kereta cepat terus membengkak.

“Jangan sampai Jokowi diberikan informasi yang tidak benar tentang proyek kereta cepat ini," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/11).


Dengan adanya pembengkakan biaya proyek KCJB, kata Saiful, artinya sejak awal kredibilitas pembangunannya dapat dikatakan tidak beres. Maka untuk itu, dapat dinilai proyek tersebut dengan atau tanpa perhitungan yang matang.

"Proyek kereta cepat terkesan ambisius tidak melihat efisiensi anggaran keuangan negara, mestinya dihitung betul sedari awal, tidak seperti saat ini yang terkesan dipaksakan harus jadi meskipun pendanaannya tidak jelas dan terus membengkak," kata Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, pembengkakan tersebut akan merugikan pemerintah karena pada akhirnya konsekuensi logisnya adalah negara harus menanggungnya.

"Untuk itu proyek kereta cepat ini mestinya jelas berapa budgetnya dan kapan selesainya, tidak kemudian terkesan berlarut larut dan pendanaannya pun cenderung tidak jelas," pungkas Saiful.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya