Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat menyambut Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson di Ankara, Turki, 8 November 2022/Net
Swedia terus melakukan upaya agar keinginannya menjadi aggota NATO mendapat persetujuan dari Pemerintah Turki, negara yang belum menyetujui mereka masuk ke aliansi militer pimpinan AS itu.
Bertemu Presiden Recep Tayyip Erdogan di Ankara pada Selasa (8/11), Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson berjanji untuk memenuhi tuntutan keamanan yang diajukan Turki dalam upaya untuk mendapatkan persetujuan atas tawaran negaranya untuk bergabung dengan NATO.
"Kami akan sepenuhnya menerapkan memorandum trilateral," kata Kristersson pada konferensi pers bersama dengan Erdogan, seperti dikutip dari AFP, Rabu (9/11).
"Swedia akan mengambil langkah penting terkait perang melawan teror," tambahnya.
Kristersson mengatakan Swedia berencana untuk memperkenalkan undang -undang baru pada tahun 2023 untuk memerangi kelompok -kelompok teror, apakah mereka menimbulkan risiko bagi Swedia atau Turki.
Dengan tegas ia mengatakan negaranya telah menetapkan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang sebagai organisasi teroris dan pemerintahnya bersedia mendukung Turki dalam perjuangannya melawan kelompok tersebut.
"Bergabung dengan aliansi ini adalah masalah keamanan vital bagi kami. Menjadi anggota NATO berarti mengambil tanggung jawab (keamanan) untuk sekutu lain," ujarnya.
Upaya Kristersson mendapat sambutan positif dari Erdogan.
"Swedia menginginkan keanggotaan NATO untuk keamanannya sendiri, dan kami ingin melihat Swedia yang mendukung masalah keamanan kami sendiri," kata presiden Turki.
Tawaran NATO Finlandia dan Swedia pada awalnya diblokir oleh Ankara, yang menuduh mereka mendukung kelompok-kelompok anti-Turki karena mereka menolak permintaan ekstradisi Ankara untuk para tersangka yang berafiliasi dengan PKK dan gerakan Gulen.
Pada 28 Juni, Turki, Swedia dan Finlandia mencapai nota kesepahaman trilateral (MoU) menjelang KTT NATO Madrid.
Swedia dan Finlandia berjanji untuk mendukung perjuangan Turki melawan terorisme dan setuju untuk menangani permintaan deportasi atau ekstradisi Ankara yang tertunda untuk tersangka teror secara cepat dan menyeluruh.
Turki tetap menjadi salah satu dari dua anggota NATO yang belum meratifikasi aksesi mereka, karena Ankara telah mengeluh bahwa kedua negara Nordik telah bergerak terlalu lambat dalam memenuhi komitmen mereka atas masalah keamanan Turki.
PKK, yang terdaftar sebagai organisasi teror oleh Türkiye, Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah memberontak melawan pemerintah Turki selama lebih dari tiga dekade.
Sementara itu Gerakan Gulen, yang dipimpin oleh ulama Muslim yang berbasis di AS Fethullah Gulen, telah dituduh oleh pemerintah Turki mendalangi kudeta gagal 2016 untuk menggulingkan pemerintahan Erdogan.
