Berita

Menteri Komunitas dan Pendapatan, Goran Rakic sangat mengumumkan aksi mogok kerja sebagai protes atas aturan plat nomor/Net

Dunia

Protes Aturan Baru Soal Plat Nomor, Etnis Serbia di Kosovo Lakukan Mogok Kerja

MINGGU, 06 NOVEMBER 2022 | 09:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Kosovo terkait pengahapusan plat nomor Serbia telah memicu protes dari etnis lokal yang akhirnya memilih untuk melakukan mogok kerja.

Kebijakan terkait plat nomor memang telah lama digaungkan Kosovo sejak dirinya memisahkan diri dari Serbia, tetapi bulan ini aturan itu diperketat dengan menetapkan batas waktu dan sanksi berupa penarikan kendaraan jika tidak dipatuhi.

Aksi mogok kerja, diumumkan oleh Menteri Komunitas dan Pendapatan, Goran Rakic pada Minggu (6/11) seusai menghadiri  pertemuan perwakilan politik Serbia.


Rakic mengatakan dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan Pristina karena masalah tersebut.

Selain itu, Rakic juga menyebut jika rekan-rekan Serbia, termasuk orang-orang di pemerintahan, polisi dan pengadilan juga akan berhenti dari pekerjaan mereka.

Mewakili etnis Serbia yang tinggal di Kosovo Utara, Rakic menuntut agar pemerintah dapat menjadikan wilayah mereka sebagai serikat kotamadya agar memiliki otonomi lebih besar bagi distrik-distrik mayoritas Serbia.

Uni Eropa dan Amerika Serikat sebelumnya mengatakan jika Kosovo memang berhak untuk menghapus pelat tersebut, tetapi tidak dengan batas waktu yang sangat cepat, melainkan perizinan untuk periode transisi yang lebih lama juga harus dipertimbangkan.

Kepala kebijakan luar negeri UE, Josep Borrell berkomunikasi dengan Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti, untuk memperingatkan jika mungkin saja langkah yang diambil tersebut akan menambah ketegangan pada etnis Serbia.

"Penarikan orang Serbia Kosovo dari institusi Kosovo bukanlah solusi untuk perselisihan saat ini. Ini berpotensi meningkatkan ketegangan di lapangan," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Serbia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo dan aturan plat nomor itu dianggap sebagai masalah de facto yang digunakan untuk menyalurkan sentimen politik.

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008, menyusul konflik dahsyat dari 1998-1999 yang menewaskan ribuan orang.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya