Berita

Menteri Komunitas dan Pendapatan, Goran Rakic sangat mengumumkan aksi mogok kerja sebagai protes atas aturan plat nomor/Net

Dunia

Protes Aturan Baru Soal Plat Nomor, Etnis Serbia di Kosovo Lakukan Mogok Kerja

MINGGU, 06 NOVEMBER 2022 | 09:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Kosovo terkait pengahapusan plat nomor Serbia telah memicu protes dari etnis lokal yang akhirnya memilih untuk melakukan mogok kerja.

Kebijakan terkait plat nomor memang telah lama digaungkan Kosovo sejak dirinya memisahkan diri dari Serbia, tetapi bulan ini aturan itu diperketat dengan menetapkan batas waktu dan sanksi berupa penarikan kendaraan jika tidak dipatuhi.

Aksi mogok kerja, diumumkan oleh Menteri Komunitas dan Pendapatan, Goran Rakic pada Minggu (6/11) seusai menghadiri  pertemuan perwakilan politik Serbia.


Rakic mengatakan dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan Pristina karena masalah tersebut.

Selain itu, Rakic juga menyebut jika rekan-rekan Serbia, termasuk orang-orang di pemerintahan, polisi dan pengadilan juga akan berhenti dari pekerjaan mereka.

Mewakili etnis Serbia yang tinggal di Kosovo Utara, Rakic menuntut agar pemerintah dapat menjadikan wilayah mereka sebagai serikat kotamadya agar memiliki otonomi lebih besar bagi distrik-distrik mayoritas Serbia.

Uni Eropa dan Amerika Serikat sebelumnya mengatakan jika Kosovo memang berhak untuk menghapus pelat tersebut, tetapi tidak dengan batas waktu yang sangat cepat, melainkan perizinan untuk periode transisi yang lebih lama juga harus dipertimbangkan.

Kepala kebijakan luar negeri UE, Josep Borrell berkomunikasi dengan Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti, untuk memperingatkan jika mungkin saja langkah yang diambil tersebut akan menambah ketegangan pada etnis Serbia.

"Penarikan orang Serbia Kosovo dari institusi Kosovo bukanlah solusi untuk perselisihan saat ini. Ini berpotensi meningkatkan ketegangan di lapangan," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Serbia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo dan aturan plat nomor itu dianggap sebagai masalah de facto yang digunakan untuk menyalurkan sentimen politik.

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008, menyusul konflik dahsyat dari 1998-1999 yang menewaskan ribuan orang.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya