Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Forum Indonesia Palm Oil Conference 2022/Ist

Politik

Menko Airlangga Jabarkan Pentingnya Industri Sawit Berkelanjutan saat Membuka IPOC 2022

KAMIS, 03 NOVEMBER 2022 | 20:16 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Indonesia sebagai negara eksportir crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, berkomitmen untuk terlibat aktif mendorong inisiatif global untuk menguatkan rantai pasok minyak nabati yang berkelanjutan.

Begitu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Forum Indonesia Palm Oil Conference 2022 yang digelar secara hybrid di Nusa Dua, Bali, Kamis (3/11).

Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual, menyampaikan bahwa saat ini, luas areal yang telah tersertifikasi ISPO mencapai 3,6 juta hektar. Selain ISPO, juga terdapat Instruksi Presiden 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, yang akan menjadi peta jalan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, dengan tujuan untuk menyeimbangkan pembangunan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan.


“Kelapa sawit berkontribusi dalam menopang pemulihan ekonomi. Tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan masyarakat dengan regulasi yang diterapkan secara efektif,” ujar Airlangga.

Airlangga memaparkan, peluang untuk meningkatkan dan memperluas substitusi bahan bakar fosil dan petrokimia di kawasan ASEAN sangat potensial. Hal ini mengingat keberadaan CPOPC (CPO Producer Countries) yang terdiri dari Indonesia dan Malaysia.

Sambungnya, Indonesia mampu memproduksi 40 persen dari total minyak nabati dunia. Komoditas kelapa sawit sendiri jauh lebih unggul dibandingkan komoditas pesaing minyak nabati lainnya karena memiliki produktivitas lebih tinggi dengan menggunakan lahan yang lebih sedikit.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga menjelaskan bahwa di tengah tantangan global, pemerintah memandang tantangan tersebut sebagai peluang. Pada sektor energi, Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah berupaya menjaga ketersediaan energi tetap ada dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Di sektor pangan, kata Ketua Umum Partai Golkar itu, pemerintah mendorong petani gurem untuk menanam jagung, kedelai, dan sorgum sebagai tumpangsari selama tiga tahun program replanting kelapa sawit untuk menjaga cashflow.

“Pemerintah juga memprioritaskan ketahanan pangan dengan pengembangan food estate dalam bentuk koperasi untuk memberikan akses bantuan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang diberikan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan sektor swasta,” terangnya.

Masih kata Airlangga, berbeda dengan negara-negara lain pada 2022–2023, negara-negara ASEAN-5 diproyeksikan tidak akan mengalami resesi tetapi menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi disertai dengan tingkat inflasi yang relatif moderat.

Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan peningkatan konsumsi minyak sawit di kawasan ini baik untuk oleofood maupun melalui ekspansi domestik dan untuk substitusi bahan bakar fosil maupun petrokimia yang semakin mahal secara global.

“Oleh karena itu, upaya substitusi bahan bakar fosil dengan biodiesel sawit, green fuel lainnya, dan petrokimia dengan oleokimia berbasis sawit merupakan strategi yang akan membuat industri sawit lebih layak di tengah krisis," jelasnya.

"Hingga tahun 2022, Indonesia masih menerapkan B30. Saat ini, Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel lebih rendah daripada HIP Solar,” imbuhnya.

Untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng yang dipicu oleh kenaikan biaya produksi, Airlangga mengatakan bahwa strategi yang dapat diterapkan yakni dengan mengganti sebagian minyak goreng dengan minyak goreng merah.     

Menurutnya, minyak goreng merah dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri sebagai jenis minyak nabati baru berbasis pengolahan alami yang lebih bergizi sekaligus mengembangkan usaha kelapa sawit rakyat skala menengah.

“Indonesia juga membutuhkan bisnis untuk merangkul triple bottom line yakni sosial, lingkungan, dan keuangan, termasuk melalui sektor perkebunan khususnya kelapa sawit. Mari para stakeholder bekerja sama dan berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut dan tangguh dalam melalui krisis global ini,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya