Partai Politik Vs Organisasi Relawan

APABILA partai-partai besar tidak dapat dikuasai, maka skenario selanjutnya yang akan digunakan adalah mengoptimalkan organisasi-organisasi yang telah dibentuk untuk melakukan tekanan terhadap partai politik.

Menjelang Pemilu 2024, politik semakin memanas, hal tersebut menyebabkan di beberapa sektor menjadi hampa, seperti demokrasi, etika, aturan dan peraturan.

Beberapa skenario yang sedang dijalankan saat ini adalah menggembosi partai politik yang selama ini sebagai pilar demokrasi, membangun kekuatan melalui kelompok-kelompok masyarakat dengan cara membentuk organisasi relawan.

Agar memiliki kekuatan penuh menghadapi partai politik mereka mencoba menguasai organisasi yang memiliki massa yang besar, seperti PSSI yang memiliki suporter yang cukup lumayan dan menaungi klub-klub bola.

Hal tersebut sebagai upaya untuk melemahkan keberadaan partai nantinya pada saat Pemilu.

Namun, sampai saat ini mereka masih berusaha untuk merebut partai-partai yang sudah ada dengan cara menempatkan orang-orang mereka menjadi ketua umum.

Jadi, tidak perlu kaget bila ke depan partai-partai besar tiba-tiba melakukan Kongres Luar Biasa (KLB).

Apabila partai-partai besar tidak dapat dikuasai, maka skenario selanjutnya yang akan digunakan adalah mengoptimalkan organisasi-organisasi yang telah dibentuk untuk melakukan tekanan terhadap partai politik.

Hal tersebut akan berdampak buruk terhadap demokrasi serta persatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab tidak dapat terelakkan akan adanya gesekan dan benturan antara organisasi yang telah dibangun dengan partai politik kedepan.

Namun, kekuatan-kekuatan yang telah dibangun melalui organisasi maupun partai politik masih membutuhkan suara yang dimiliki rakyat yang tidak bergabung kepada partai maupun organisasi relawan yang telah disiapkan.

Mari kita lihat siapa yang akan menang dalam pertarungan yang terjadi saat ini, walaupun pertarungan ini dilakukan secara tidak terang-terangan.

Penulis adalah Praktisi hukum dan Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I)