Berita

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsdui/Net

Nusantara

DPRD DKI Minta Anggaran Penanganan Banjir 2023 Dimaksimalkan

SELASA, 01 NOVEMBER 2022 | 15:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta tahun 2023 untuk penanganan dinilai banjir belum mumpuni.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai perlu rasionalisasi agar anggaran kegiatan penanganan banjir tahun depan berjalan efektif.

Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mencontohkan tidak rasionalnya usulan anggaran penanganan banjir di Jakarta Selatan yang hanya disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 193 miliar.


“Padahal pekerjaannya banyak sekali, PR (pekerjaan rumahnya) banyak sekali,” ujarnya seperti dikutip redaksi, Selasa (1/11).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi tiga program yang diprioritaskan dalam KUA-PPAS APBD tahun 2023.

Dengan rincian, anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp1,29 triliun yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp219 miliar, Jakarta Utara Rp247 miliar, Jakarta Barat Rp236 miliar, Jakarta Selatan Rp193 miliar, Jakarta Timur Rp296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp105 miliar.

Penanganan kemacetan sebesar Rp625 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp111 miliar, Jakarta Utara Rp130 miliar, Jakarta Barat Rp122 miliar, Jakarta Selatan Rp113 miliar, dan Jakarta Timur Rp149 miliar.

Lalu untuk antisipasi resesi ekonomi tahun depan sebesar Rp120 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp21 miliar, Jakarta Utara Rp17 miliar, Jakarta Barat Rp20 miliar, Jakarta Selatan Rp19 miliar, Jakarta Timur Rp24 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp19 miliar.

Dengan postur tersebut, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin juga menilai postur tersebut belum mampu mengeksekusi dengan baik tiga program prioritas yang diusung tahun depan. Apalagi dari nomenklatur yang tampak masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Keseriusan kan dilihat dari anggaran. Kesan copy paste masih ada. Perlu diimbau para walikota agar jangan ragu membuat terobosan untuk menyelesaikan permasalahan secara permanen,” ungkapnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya