Berita

Ilustrasi Pemilu/Net

Politik

Soal Potensi Krisisi Ekonomi Tahun 2023, Prof Lili Romli Khawatir Wacana Penundaan Pemilu Muncul Lagi

SENIN, 31 OKTOBER 2022 | 19:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Krisis ekonomi akan direspons oleh masyarakat dan pasti berdampak pada kemiskinan dan pengangguran. Dalam perspektif politik akan menimbulkan instabilitas sosial politik.

Salah satu imbas dari krisis ekonomi, adalah inflasi yang tidak bisa dikendalikan. Kondisi tersebut harus menjadi warning bagi pemerintahan Jokowi saat ini.

Analisa itu disampaikan Profesor Riset LIPI Prof Lili Romli dalam keterangannya menyikapi Pilpres 2024 mendatang yang dibayangi krisis ekonomi, Senin (31/10).


Menurut Lili Romli, jka pada 2023 betul terjadi krisis ekonomi, bisa jadi wacana penundaan Pemilu akan dimunculkan lagi oleh kelompok kepentingan dengan alasan krisis ekonomi.

"Sama seperti ketika pemulihan paska krisis covid 19, sudah dimunculkan wacana penundaan pemilu. Meski hasil-hasil survei menolak wacana penundaan,” kata Prof Lili.

Menurutnya, wacana penundaan Pemilu tersebut harus diantisipaisi, lantaran wacana tersebut tidak relevan.

"Untuk kasus Indonesia telah membuktikan ketika terjadi krisis 1999 Indonesia bisa menyelenggarakan Pemilu,” imbuhnya.

Prof Lili mengurai ketika terjadi krisis Covid-2020 lalu, pemerintah tetap dapat menyelenggarakan Pilkada dengan sukses. Artinya,  seharusnya wacana penundaan Pemilu tidak boleh muncul kembali meskipun negara dibayangi krisis ekonomi.

"Hal itu adalah bukti empiris, bahwa krisis tidak ada hubungannya dengan hajatan politik. Pemilu harus tetap dilaksanakan karena terkait kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat atau kedaulatan rakyat,” katanya.

“Pemilu tidak boleh ditunda, apalagi wacana perpanjangan jabatan. Kedaulatan rakyat bisa dipotret via survei-survei di atas. Survei Indikator politik dan LSI mayoritas publik menolak penundaan pemilu,” demikian Prof Lili.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Anjlok Hampir 6 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:29

Trump dan Gedung Putih Unggah Peta Baru Selat Hormuz yang Bikin Panas Iran

Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:17

Wall Street Merah, Saham Teknologi Berguguran

Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:04

Harvard Didenda Rp947 Miliar atas Skandal Penjualan Bagian Tubuh Jenazah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:03

Dolar AS Bergerak Terbatas, Indeks DXY Menguat Tipis di Level 99,63

Rabu, 19 Agustus 2026 | 07:47

Logam Mulia Serempak Anjlok Dihantam Naiknya Imbal Hasil Obligasi

Rabu, 19 Agustus 2026 | 07:25

Bursa Eropa Loyo, Saham Teknologi Berguguran

Rabu, 19 Agustus 2026 | 07:06

Konsep Ketahanan Iklim Ala Indonesia Menggema di Forum Menteri LH Anggota BRICS

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06:59

Kenaikan Anggaran Pendidikan Harus Wujudkan Sekolah Dasar Gratis

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06:32

42 Pemegang Izin Kehutanan Ditindak Gegara Karhutla

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06:19

Selengkapnya