Berita

Ilustrasi Pemilu/Net

Politik

Soal Potensi Krisisi Ekonomi Tahun 2023, Prof Lili Romli Khawatir Wacana Penundaan Pemilu Muncul Lagi

SENIN, 31 OKTOBER 2022 | 19:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Krisis ekonomi akan direspons oleh masyarakat dan pasti berdampak pada kemiskinan dan pengangguran. Dalam perspektif politik akan menimbulkan instabilitas sosial politik.

Salah satu imbas dari krisis ekonomi, adalah inflasi yang tidak bisa dikendalikan. Kondisi tersebut harus menjadi warning bagi pemerintahan Jokowi saat ini.

Analisa itu disampaikan Profesor Riset LIPI Prof Lili Romli dalam keterangannya menyikapi Pilpres 2024 mendatang yang dibayangi krisis ekonomi, Senin (31/10).


Menurut Lili Romli, jka pada 2023 betul terjadi krisis ekonomi, bisa jadi wacana penundaan Pemilu akan dimunculkan lagi oleh kelompok kepentingan dengan alasan krisis ekonomi.

"Sama seperti ketika pemulihan paska krisis covid 19, sudah dimunculkan wacana penundaan pemilu. Meski hasil-hasil survei menolak wacana penundaan,” kata Prof Lili.

Menurutnya, wacana penundaan Pemilu tersebut harus diantisipaisi, lantaran wacana tersebut tidak relevan.

"Untuk kasus Indonesia telah membuktikan ketika terjadi krisis 1999 Indonesia bisa menyelenggarakan Pemilu,” imbuhnya.

Prof Lili mengurai ketika terjadi krisis Covid-2020 lalu, pemerintah tetap dapat menyelenggarakan Pilkada dengan sukses. Artinya,  seharusnya wacana penundaan Pemilu tidak boleh muncul kembali meskipun negara dibayangi krisis ekonomi.

"Hal itu adalah bukti empiris, bahwa krisis tidak ada hubungannya dengan hajatan politik. Pemilu harus tetap dilaksanakan karena terkait kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat atau kedaulatan rakyat,” katanya.

“Pemilu tidak boleh ditunda, apalagi wacana perpanjangan jabatan. Kedaulatan rakyat bisa dipotret via survei-survei di atas. Survei Indikator politik dan LSI mayoritas publik menolak penundaan pemilu,” demikian Prof Lili.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya