Berita

Ilustrasi Sara/Net

Politik

JPPR: Perguruan Tinggi Harus Berperan Cegah Politik Identitas di Pemilu 2024

MINGGU, 30 OKTOBER 2022 | 06:44 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menjelang perhelatan politik besar Pemilu 2024, diperkirakan akan muncul banyak masalah yang muncul. Masalah itu khususnya yang berkaitan denfan politik identitas.

Demikian disampaikan Koornas JPPR Nurlia Dian Paramita kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/10).

Menurut perempuan yang karib disapa Mita ini, politik identitas dalam Pemilu 2024 cenderung menimbulkan sentimen negatif yang kontra produktif terhadapa proses Pemilu 2024.


Atas dasar itu, Jumat (27/10) lalu, pihaknya menggelar webinar dengan menghadirkan beberapa pihak.

"Seperti politik identitas yang cenderung membawa sentimen-sentimen negatif, yang akan memecah anak bangsa. Karena itu lah JPPR mempersiapkan kebutuhan dalam setiap proses tahapan pemilu 2024, seperti diadakannya webinar ini,” jelas Mita, Minggu (30/10).

Selain itu menurutnya, mengingat perguruan tinggi adalah lumbung generasi muda, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyikapi politik identitas yang sangat sensitif. Agar generasi muda ini tidak gampang tersulut dan tetap kondusif, rasional dalam menghadapi proses demokrasi ke depan.

Masykurudin Hafidz sebagai narasumber pertama menyampaikan sebuah alasan mengapa anak muda mesti memilih. Menurutnya alasan paling dasar adalah uang, karena uang yang digunakan untuk pembiayaan pemilu itu adalah uang kita (rakyat).

“Anak muda mesti bisa membedakan politik identitas dan politisasi identitas. Politik identitas boleh-boleh saja, karena secerdas-cerdasnya orang, ketika memilih di TPS itu karena latar belakangnya. Misal, orang Muhammadiyah memilih calon dari Muhammadiyah, orang NU memilih calon dari NU”, ujar Cak Maskur.

Cak Masykur menjelaskan, yang tidak boleh itu politisasi identitas, politisasi sara seperti yang ditentukan dalam pasal larangan kampanye yang arahnya negatif. Diantanya, menghasut, menghina, adu domba, dan lain-lain.

“Mahasiswa harus masuk pada level penyelenggaraan pemilu dengan baik. Jika kita tahu mengenai hal yang dilarang disebar, maka kita wajib menghentikan informasi di diri kita sendiri” imbuhnya.

Beberapa narasumber lain yang juga di acara JPPR itu antara lain: LL Dikti Wilayah III DKI Jakarta Novianto, Rektor UMJ Ma’mun Murod Al-Barbasy dan Koordinator Provinsi JPPR Jawa Timur Amiq Fikriyati.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya