Berita

Ilustrasi Sara/Net

Politik

JPPR: Perguruan Tinggi Harus Berperan Cegah Politik Identitas di Pemilu 2024

MINGGU, 30 OKTOBER 2022 | 06:44 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menjelang perhelatan politik besar Pemilu 2024, diperkirakan akan muncul banyak masalah yang muncul. Masalah itu khususnya yang berkaitan denfan politik identitas.

Demikian disampaikan Koornas JPPR Nurlia Dian Paramita kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/10).

Menurut perempuan yang karib disapa Mita ini, politik identitas dalam Pemilu 2024 cenderung menimbulkan sentimen negatif yang kontra produktif terhadapa proses Pemilu 2024.


Atas dasar itu, Jumat (27/10) lalu, pihaknya menggelar webinar dengan menghadirkan beberapa pihak.

"Seperti politik identitas yang cenderung membawa sentimen-sentimen negatif, yang akan memecah anak bangsa. Karena itu lah JPPR mempersiapkan kebutuhan dalam setiap proses tahapan pemilu 2024, seperti diadakannya webinar ini,” jelas Mita, Minggu (30/10).

Selain itu menurutnya, mengingat perguruan tinggi adalah lumbung generasi muda, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyikapi politik identitas yang sangat sensitif. Agar generasi muda ini tidak gampang tersulut dan tetap kondusif, rasional dalam menghadapi proses demokrasi ke depan.

Masykurudin Hafidz sebagai narasumber pertama menyampaikan sebuah alasan mengapa anak muda mesti memilih. Menurutnya alasan paling dasar adalah uang, karena uang yang digunakan untuk pembiayaan pemilu itu adalah uang kita (rakyat).

“Anak muda mesti bisa membedakan politik identitas dan politisasi identitas. Politik identitas boleh-boleh saja, karena secerdas-cerdasnya orang, ketika memilih di TPS itu karena latar belakangnya. Misal, orang Muhammadiyah memilih calon dari Muhammadiyah, orang NU memilih calon dari NU”, ujar Cak Maskur.

Cak Masykur menjelaskan, yang tidak boleh itu politisasi identitas, politisasi sara seperti yang ditentukan dalam pasal larangan kampanye yang arahnya negatif. Diantanya, menghasut, menghina, adu domba, dan lain-lain.

“Mahasiswa harus masuk pada level penyelenggaraan pemilu dengan baik. Jika kita tahu mengenai hal yang dilarang disebar, maka kita wajib menghentikan informasi di diri kita sendiri” imbuhnya.

Beberapa narasumber lain yang juga di acara JPPR itu antara lain: LL Dikti Wilayah III DKI Jakarta Novianto, Rektor UMJ Ma’mun Murod Al-Barbasy dan Koordinator Provinsi JPPR Jawa Timur Amiq Fikriyati.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

UPDATE

Tiba di Amman, Prabowo Disambut Putra Mahkota hingga Dikawal Jet Tempur

Rabu, 25 Februari 2026 | 08:15

Wall Street Bangkit Didorong Optimisme AI

Rabu, 25 Februari 2026 | 08:14

KPK Bakal Panggil Dirjen Bea Cukai Terkait Kasus Suap Importasi

Rabu, 25 Februari 2026 | 07:55

Duduk Bareng Bahas Ritel: Upaya Mendag Sinkronkan Aturan dengan Kebutuhan Desa

Rabu, 25 Februari 2026 | 07:39

Mantan PM Norwegia Dirawat Serius Usai Dugaan Percobaan Bundir di Tengah Skandal Epstein

Rabu, 25 Februari 2026 | 07:26

Indeks STOXX 600 Naik 0,23 Persen, Dekati Rekor Tertinggi di Tengah Dinamika Tarif AS

Rabu, 25 Februari 2026 | 07:16

Kemenag Kejar Target: Dana BOP dan BOS Rp4,5 Triliun Harus Cair Sebelum Lebaran 2026

Rabu, 25 Februari 2026 | 07:05

NasDem Berpeluang Mengusung Anies Lagi

Rabu, 25 Februari 2026 | 06:51

Roy Suryo Cs versus Penyidik Polda Metro Makin Seru

Rabu, 25 Februari 2026 | 06:34

Yuk Daftar Mudik Gratis 2026 Kota Bandung

Rabu, 25 Februari 2026 | 06:24

Selengkapnya