Berita

Ilustrasi Sara/Net

Politik

JPPR: Perguruan Tinggi Harus Berperan Cegah Politik Identitas di Pemilu 2024

MINGGU, 30 OKTOBER 2022 | 06:44 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menjelang perhelatan politik besar Pemilu 2024, diperkirakan akan muncul banyak masalah yang muncul. Masalah itu khususnya yang berkaitan denfan politik identitas.

Demikian disampaikan Koornas JPPR Nurlia Dian Paramita kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/10).

Menurut perempuan yang karib disapa Mita ini, politik identitas dalam Pemilu 2024 cenderung menimbulkan sentimen negatif yang kontra produktif terhadapa proses Pemilu 2024.


Atas dasar itu, Jumat (27/10) lalu, pihaknya menggelar webinar dengan menghadirkan beberapa pihak.

"Seperti politik identitas yang cenderung membawa sentimen-sentimen negatif, yang akan memecah anak bangsa. Karena itu lah JPPR mempersiapkan kebutuhan dalam setiap proses tahapan pemilu 2024, seperti diadakannya webinar ini,” jelas Mita, Minggu (30/10).

Selain itu menurutnya, mengingat perguruan tinggi adalah lumbung generasi muda, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyikapi politik identitas yang sangat sensitif. Agar generasi muda ini tidak gampang tersulut dan tetap kondusif, rasional dalam menghadapi proses demokrasi ke depan.

Masykurudin Hafidz sebagai narasumber pertama menyampaikan sebuah alasan mengapa anak muda mesti memilih. Menurutnya alasan paling dasar adalah uang, karena uang yang digunakan untuk pembiayaan pemilu itu adalah uang kita (rakyat).

“Anak muda mesti bisa membedakan politik identitas dan politisasi identitas. Politik identitas boleh-boleh saja, karena secerdas-cerdasnya orang, ketika memilih di TPS itu karena latar belakangnya. Misal, orang Muhammadiyah memilih calon dari Muhammadiyah, orang NU memilih calon dari NU”, ujar Cak Maskur.

Cak Masykur menjelaskan, yang tidak boleh itu politisasi identitas, politisasi sara seperti yang ditentukan dalam pasal larangan kampanye yang arahnya negatif. Diantanya, menghasut, menghina, adu domba, dan lain-lain.

“Mahasiswa harus masuk pada level penyelenggaraan pemilu dengan baik. Jika kita tahu mengenai hal yang dilarang disebar, maka kita wajib menghentikan informasi di diri kita sendiri” imbuhnya.

Beberapa narasumber lain yang juga di acara JPPR itu antara lain: LL Dikti Wilayah III DKI Jakarta Novianto, Rektor UMJ Ma’mun Murod Al-Barbasy dan Koordinator Provinsi JPPR Jawa Timur Amiq Fikriyati.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya