Berita

Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher)/Net

Politik

PKS Perjuangkan Aher Bisa Diterima jadi Cawapres Anies di Pilpres 2024

KAMIS, 27 OKTOBER 2022 | 14:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan akan memperjuangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher agar bisa diterima menjadi Cawapres dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti.

Terlebih, Partai Nasdem, Demokrat dan PKS masih mendiskusikan perihal cawapres yang bisa membantu memenangkan Anies dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Hal itu ditegaskan Jurubicara DPP PKS Muhammad Kholid dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/10).


"Terkait kriteria dan sosok Cawapres, toh kami masih bisa duduk bersama, berpikir lebih jernih dan menghormati pilihan masing-masing. Mas AHY, Aher atau calon yang lain di luar koalisi kita kaji bersama. Cari yang terbaik buat bangsa dan negara," kata Kholid.

Kholid menuturkan, diskusi antara PKS, Nasdem dan Demokrat untuk menentukan cawapres untuk Anies masih berlangsung secara dinamis dan kondusif.

"Semakin kondusif, semakin baik. Karena kami ingin bangun kerja sama yang setara, terbuka dan suportif," tuturnya.

Lebih lanjut, Kholid menyatakan bahwa mengenai cawapres masih bisa dikaji dan didiskusikan bersama. PKS, kata dia, akan tetap menghormati apapun keputusan terkait Cawapres Anies nantinya.

"Kita jalani dulu aja prosesnya," demiiian Kholid.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan saat ini Nasdem, Demokrat, sedang mencocokkan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan.

Menurut Surya Paloh salah satu nama yang masuk nominasi cawapres Anies yakni Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Sedang kita nominasikan, kita cari, kita utak-atik, kita lihat lagi, kita lihat tanda-tanda, bahasa dari berbagai aspek, yang memungkinkan hingga pasangan Pak Anies-nya seperti yang diharapkan beliau sebagai Capres," ujar Surya Paloh usai bertemu AHY, Rabu kemarin (26/10).

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya