Berita

Presiden Venezuela Nicolas Maduro berbicara dalam program radio di Istana Miraflores di Caracas, Venezuela 26 Desember 2016/Net

Dunia

Tahan Arus Informasi, Presiden Venezuela Tutup Belasan Stasiun Radio Tak Berlisensi

KAMIS, 27 OKTOBER 2022 | 12:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keinginan Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk tetap mengontrol secara ketat arus informasi dan komunikasi warga dilakukan dengan menutup sejumlah stasiun radio yang tidak berlisensi pemerintah.

Regulator Telekomunikasi Venezeula, Conatel bersama dengan tim garda nasional merangsek masuk ke banyak stasiun radio untuk memeriksa semua surat izin mengudara yang mereka miliki.

Dimuat Reuters pada Rabu (26/10), pemerintah Maduro bulan ini telah menutup 15 stasiun radio dan dalam satu tahun ini terdapat 50 stasiun radio di pedalaman Venezuela sudah tidak beroperasi.


Menurut Serikat Jurnalis dan Organisasi non-pemerintah, percepatan pembatasan stasiun radio dilakukan untuk mengontrol informasi dan hanya memberikan akses serta keistimewaan bagi media pemerintah untuk menyiarkan informasi dalam negeri.

"Mereka mulai meminta dokumen dan dokumen, pada hari yang sama mereka menutup stasiun. Mereka bahkan pergi ke bukit tempat pemancar berada dan membawanya pergi," kata mantan jurnalis Moda Alexander Olvera.

Seorang warga dan pemilik Toserba, Maria Jimenez yang sering mendengarkan siaran Moda mengungkapkan rasa kehilanganya atas sedikitnya sumber informasi yang bisa ia dapatkan.

"Sepertinya mereka ingin memusatkan apa yang kami informasikan. Saya tidak berpartisipasi dalam politik. Saya tidak menyukainya tetapi ini adalah pelecehan," katanya.

Media swasta dan independen di  Venezuela telah berjuang selama bertahun-tahun untuk tetap hadir dan menginformasikan kebebasan berpendapat.

Dimuat Espacio Publico, Dari 930 organisasi media yang masih beroperasi, sekitar 7o persenya  adalah stasiun radio.

Radio murah untuk ditransmisikan dan tidak memerlukan internet, apalagi Venezuela sering mengalami pemadaman listrik.

Surat kabar sudah tidak dapat mencetak lagi karena kekurangan kertas impor atau telah dibeli oleh sekutu pemerintah. Stasiun televisi bahkan sebagian besar sudah memberika otoritasnya pada pemerintah.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

KH Sholeh Darat Diusulkan jadi Pahlawan Nasional

Senin, 30 Maret 2026 | 05:59

Pentingnya Disiplin Informasi dalam KUHP Baru

Senin, 30 Maret 2026 | 05:43

Dikenal Warga sebagai Orang Baik, Pegawai Ayam Geprek Ditemukan Tewas

Senin, 30 Maret 2026 | 05:16

Aburizal Bakrie Kenang Juwono Sudarsono sebagai Putra Terbaik Bangsa

Senin, 30 Maret 2026 | 04:57

Mitra MBG Jangan Coba-coba Markup Harga Bahan Baku

Senin, 30 Maret 2026 | 04:40

Ikrar Setia ke NKRI

Senin, 30 Maret 2026 | 04:23

Pertamina Fasilitasi Pemudik Balik ke Jakarta dengan Lancar

Senin, 30 Maret 2026 | 03:59

Merajut Hubungan Sipil-Militer

Senin, 30 Maret 2026 | 03:50

Hadapi Bulgaria, Timnas Indonesia Bakal Tertolong Dukungan Suporter

Senin, 30 Maret 2026 | 03:27

BGN Dorong Penguatan Ekosistem Peternakan Demi Serap Lapangan Kerja

Senin, 30 Maret 2026 | 02:59

Selengkapnya