Pemerintah dinilai lambat dalam penanganan kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan 133 anak meninggal dalam waktu beberapa bulan terakhir. Pasalnya, belum ada kejelasan tentang penyebab utama penyakit tersebut.
Begitu kata Direktur Internal Centra Initiative Swandaru kepada wartawan, Selasa (25/10). Menurutnya, kondisi tersebut merupakan salah satu tanda pemerintah lamban dalam memberikan jaminan hak rasa aman setiap warga negara, terutama bagi anak-anak.
Dia mengurai bahwa jumlah korban meninggal yang mencapai 55,18 persen, terhitung dari 241 kasus ditemukan, adalah tanda sistem jaringan pengaman kesehatan dan deteksi dini penyakit-penyakit baru di Indonesia belum terbentuk dan efektif bekerja.
“Kasus gagal ginjal yang sudah teridentifikasi sejak Januari 2022 ini seharusnya sudah dapat diantisipasi oleh pemerintah melalui ragam jejaring layanan kesehatan yang ada,†tegasnya.
Kementerian Kesehatan, sambung Swandaru, jangan hanya fokus pada pencegahan dan penanganan. Tapi juga harus cepat dalam mengambil langkah sistematis dan terukur dalam menginvestigasi dan mengidentifikasi sebab utama kasus tersebut terjadi.
Setelah Kemenkes dan BPOM mengecek dan mengidentifikasi obat-obatan yang dikonsumsi oleh anak-anak, seharusnya pemerintah segera mempercepat proses diagnosa dan pemeriksaan terhadap sebab utama dari penyakit gagal ginjal ini.
“Karena kelambanan dan kelalaian yang terjadi justru menimbulkan kepanikan publik, terutama orang tua yang anak-anaknya dalam kondisi sakit,†sambungnya.
Dalam kasus ini, Centra Initiative mendesak pemerintah segera memastikan proses pengobatan dan pemulihan anak-anak yang teridentifikasi sakit gagal ginjal akut mendapatkan pelayanan maksimal, termasuk di antaranya adalah akses yang luas terhadap pelayanan kesehatan terbaik, pembiayaan yang sepenuhnya ditopang oleh pemerintah. Temasuk, ada kejelasan informasi kepada keluarga dan pasien tentang hasil diagnosa.
Kedua, pemerintah diminta bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan kepastian kepada masyarakat secara luas terkait penyakit gagal ginjal akut ini dan memastikan penyebab utamanya.
Pemerintah juga perlu melakukan perbaikan tata kelola penanganan terhadap kasus gagal ginjal dan melakukan sosialisasi yang lebih meluas kepada masyarakat untuk mencegah semakin banyaknnya korban.
“Pemerintah dan lembaga penegak hukum melakukan investigasi dan penyelidikan kemungkinan adanya kesalahan prosedur terkait perizinan dan pengawasan obat-obatan yang menyebabkan anak-anak mengalami gagal ginjal akut dan bahkan kematian,†sambungnya.
Setelah itu, Centra Initiative mendesak pemerintah tegas dalam tata kelola perizinan dan pengawasan obat-obatan untuk memastikan kasus-kasus serupa tidak terjadi, termasuk pula proses yang akuntabel dan transparan secara publik.
Mereka juga meminta DPR, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lembaga-lembaga pengawasan lainnya untuk terlibat dalam mengawasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta untuk menjamin hak atas rasa aman bagi setiap warga negara.
“Terakhir, kami mendesak pemerintah membentuk tim independen untuk mengusut tuntas kasus gagal ginjal akut pada anak, tutupnya.
