Berita

Wakil Sekjen Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabek-Banten, Muhammad Faqih/Net

Politik

Badko HMI Pertanyakan Kinerja Kemenkes dan BPOM di Tengah Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak

SENIN, 24 OKTOBER 2022 | 22:20 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus sangat serius menyikapi kejadian kasus gagal ginjal akut pada anak-anak.

Desakan itu disampaikan Wakil Sekretaris Umum Bidang Demokrasi, Pemerintahan, dan Demokrasi Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabek-Banten, Muhammad Faqih menyikapi kasus gagal ginjal pada anak yang diduga diakibatkan oleh obat batuk sirup yang terkontaminasi bahan berbahaya.

"Kasus ini menjadi penting untuk diwaspadai karena sudah banyak yang terpapar dan menjadi korban jiwa," ujar Faqih kepada wartawan, Senin (24/10).


Faqih pun mempertanyakan kinerja Kemenkes dan BPOM sebagai otoritas yang bertanggung jawab. Menurutnya, kedua lembaha itu harus menjelaskan mengapa baru sekarang mengumumkan adanya obat berbahaya setelah sekian lama beredar.

"Ada yang aneh pada Kemenkes dan BPOM, kenapa baru-baru ini menerbitkan obat yang tidak layak pakai, mestinya jauh-jauh hari obat yang tidak layak pakai diterbitkan," katanya.

Pun kalau kemudian didapati zat etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat hasil impor, kata dia, seharusnya sudah dilakukan uji dengan cermat sebelum diedarkan.

"Kalaupun ada zat obat hasil impor, mestinya diuji dulu kelayakannya, sebelum didistribusikan, bukan baru mau diuji sesudah banyak memakan korban," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya