Komisi VI DPR Persoalkan Dirut Krakatau Steel Ikut Seleksi Dirjen Imigrasi

Daftar calon Dirjen Imigrasi dari kalangan non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) disorot Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sebab dari 18 daftar yang ikut, ada nama Direktur Utama Krakatau Steel (KS), Silmy Karim.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI Amin AK, kinerja Silmy Karim di KS masih menyisakan masalah, terutama membanjirnya impor baja karena rendahnya daya saing produksi KS.

"Meski ekspor meningkat, sekarang pasar dalam negeri masih dibanjiri produk baja impor. Menurut catatan Kementerian BUMN, impor baja mencapai 10,2 juta ton yang diserap oleh pembangunan infrastruktur, perumahan, properti, dan lain lain," kata Amin kepada wartawan, Senin (24/10).

Menurut Amin, kondisi ini terjadi karena Krakatau Steel tidak mampu dalam menghasilkan produk baja terbaik.

"Tingginya impor baja bisa menunjukkan dua hal. Pertama, daya saing baja PT KS lebih rendah sehingga kalah dari sisi harga. Kedua, karena produksi baja PT KS belum mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri," jelasnya.

Rendahnya daya saing harga baja PT KS dibandingkan produk impor, kata dia, antara lain karena ketergantungan pada impor bahan baku industri baja. Bahan baku utama industri baja seperti slab, billet, dan bloom dari pengolahan biji besi masih teragntung pada impor.

"Karena itu, penguasaan inovasi dan teknologi menjadi kunci penting mengurangi ketergantungan impor bahan baku," tandasnya.

Silmy Karim menjadi satu dari 1 calon Dirjen Imigrasi dari kalangan non-pegawai negeri sipil (PNS) mengikuti tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Bahkan dalam pengumuman yang ditandatangani Sekjen Kemenkumham Andap Budhi Revianto, nama Silmy menduduki nomor 1 yang lolos.