Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Net
DPP PDI Perjuangan (PDIP) menjadwalkan pemanggilan terhadap Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo pada hari ini Senin sore (24/10).
Pemanggilan terhadap orang nomor satu di Jawa Tengah itu termaktub dalam Surat Undangan Klarifikasi yang dikeluarkan DPP PDIP Nomor 4545/IN/DPP/X/2022.
Klarifikasi tersebut disinyalir terkait pernyataan Ganjar yang menyatakan siap untuk menjadi calon presiden meskipun hingga saat ini PDIP belum menentukan siapa yang akan diusung oleh partai sosok capres untuk Pemilu 2024 mendatang.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pemanggilan terhadap Ganjar dalam rangka klarifikasi atas pernyataannya tersebut.
"Ya, kita tunggu saja momentumnya, Pak Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait pernyataannya," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (23/10).
Hasto mengatakan klarifikasi akan dilakukan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun.
“Pak Komar sedang di Papua, sekembalinya dari Papua, akan dilakukan klarifikasi,†imbuh Hasto.
Bukan tanpa alasan, kata Hasto, bahwa pemanggilan itu karena PDIP kini masih fokus membantu masyarakat. Sebab, masih kata Hasto, PDIP kini belum memprioritaskan soal pencapresan untuk Pemilu 2024. Pasalnya, terkait pencapresan akan diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"PDI Perjuangan makin menguat dalam bergerak ke bawah untuk nyatu dengan kekuatan rakyat. Masalah capres ya belum dilakukan pengumuman oleh Bu Mega," katanya
Selain Ganjar, Hasto menyebutkan bahwa partainya juga akan menegakkan disiplin organisasi terhadap Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.
Hal itu dilakukan setelah Rudy kedapatan mendukung Ganjar yang menyatakan siap maju sebagai capres 2024.
"Kami melakukan hal yang sama karena hukum harus berkeadilan di PDI Perjuangan sehingga Pak Rudy pun juga akan kami tegakkan disiplin organisasi," terang Hasto.
Tak hanya kepada dua kader partai tersebut, Hasto menegaskan akan menindak tegas seluruh kader yang mencoba bermanuver tekait capres 2024.
Termasuk, kepada 'dewan kolonel' yang dibentuk anggota Fraksi PDIP dalam mendukung Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai Capres.
