Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Daripada Dikte Pencapresan Golkar, Jokowi Lebih Baik Jaga Rupiah Agar Tidak Terperosok

SENIN, 24 OKTOBER 2022 | 10:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kritik kembali tertuju kepada Presiden Joko Widodo lantaran meminta Partai Golkar untuk tidak salah pilih calon presien (capres) untuk tahun politik 2024 mendatang.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, salah satu yang mengkritik Jokowi terkait permintaannya tersebut yang disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI, dalam HUT Partai Golkar yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10).

Jerry memandang, dalam pidatonya di HUT Golkar dua hari lalu itu sangat kentara Jokowi bukan bertindak sebagai seorang kepala negara, melainkan sebagai seorang politisi yang memiliki tujuan politik untuk Pilpres 2024.


"Saya pikir pidato Jokowi di HUT Golkar ke-58 agak aneh. Soalnya dia mengatakan jangan sembrono memilih capres. Padahal sebaiknya dia bicara soal Partai Golkar dalam sejarah bangsa, apa kontribusi Golkar dalam pembangunan," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/10).

Menurut doktor ilmu komunikasi politik jebolan America Global University ini, pada dasarnya persoalan pencapresan adalah hak prerogatif partai politik (parpol) dalam menentukannya.

"Baik Golkar mau mencalonkan Airlangga, ataupun PDIP mengusung Puan Maharani. Tak ada yang keliru," tuturnya.

Oleh karenanya, Jerry menyayangkan pidato Jokowi dalam HUT Golkar bukan justru mengajak seluruh elemen di Golkar untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, mengingat kondisi ekonomi global saat ini tengah resesi dan potensi berdampak bagi Indonesia.

"Tak usah mendramatisir keadaan politik. Mending Jokowi atur pemerintahan dengan baik dan benar, agar rupiah tak terperosok sampai Rp 15.600," cetusnya.

"Ini Jokowi malah mau mendikte (Golkar) dan maunya capres pilihan dia yang maju," demikian Jerry menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya