Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Empat Tahun Masuk Daftar Pemantauan, Pakistan Akhirnya Dihapus dari Deretan Negara Berisiko Terlibat Pendanaan Terorisme

SABTU, 22 OKTOBER 2022 | 16:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Setelah empat tahun berada dalam daftar negara yang berisiko terlibat pendanaan terorisme, kini lembaga pengawas pencucian uang dan finansial global telah menghapus Pakistan dari daftar negara-negara di bawah pemantauan ketat.

Sebelumnya, Pakistan telah berada di dalam “daftar abu-abu” Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) sejak 2018 lalu karena kurangnya pengawasan yang ketat terkait pendanaan kontra-teroris yang strategis. Kini negara tersebut dianggap telah memenuhi komitmennya.

“Pakistan telah mengatasi kekurangan teknis untuk memenuhi komitmen rencana aksinya,” kata FATF dalam sebuah pernyataan ketika mengumumkan penghapusan Pakistan dari daftarnya, yang dimuat Scroll In pada Sabtu (22/10).


Keluarnya Pakistan dari daftar pemantauan, dapat memiliki lebih banyak keuntungan, seperti mengakses bantuan dan pinjaman dari luar negeri, yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Islamabad untuk mengatasi bencana besar di negaranya.

Selain Pakistan, Nikaragua juga telah dihapus dari "daftar abu-abu" FATF.  Sementara untuk negara Kongo, Tanzania, dan Mozambik baru ditambahkan ke dalamnya. Myanmar negara yang dipimpin oleh junta militer itu juga telah menyusul dimasukkan ke dalam “daftar hitam” oleh FATF.

Daftar hitam diberikan khusus kepada negara yang teridentifikasi memiliki kerangka peraturan anti pencucian uang dan anti-terorisme yang lemah.

Menanggapi penghapusan negaranya dalam daftar abu-abu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyambut dengan bahagia, ia mengatakan bahwa keluar dari daftar FATF telah membuktikan upaya kerja keras negaranya selama bertahun-tahun.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada kepemimpinan sipil dan militer kami serta semua institusi yang kerja kerasnya menghasilkan kesuksesan hari ini,” tulis Sharif dalam sebuah cuitan di Twitter.

Ia lebih lanjut mengucapkan terimakasihnya secara khusus kepada Menteri Luar Negeri Bilawal Bhutto, Panglima Angkatan Darat Jenderal Qamar Javed Bajwa dan tim, serta seluruh partai politik yang telah memiliki peran penting dalam mencegah dan membentuk front persatuan pencegahan terorisme.

Sementara itu, India yang sejauh ini terus mendesak agar Pakistan benar-benar mengatasi masalah terorisme yang menjamur di negaranya, berharap agar negara tersebut terus konsisten dalam mengambil tindakan berkelanjutan untuk melawan terorisme.

“Pakistan harus terus mengambil tindakan yang kredibel, dapat diverifikasi, tidak dapat diubah dan berkelanjutan, (untuk) melawan terorisme dan pendanaan teroris yang berasal dari wilayah di bawah kendalinya,” kata Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya