Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Empat Tahun Masuk Daftar Pemantauan, Pakistan Akhirnya Dihapus dari Deretan Negara Berisiko Terlibat Pendanaan Terorisme

SABTU, 22 OKTOBER 2022 | 16:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Setelah empat tahun berada dalam daftar negara yang berisiko terlibat pendanaan terorisme, kini lembaga pengawas pencucian uang dan finansial global telah menghapus Pakistan dari daftar negara-negara di bawah pemantauan ketat.

Sebelumnya, Pakistan telah berada di dalam “daftar abu-abu” Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) sejak 2018 lalu karena kurangnya pengawasan yang ketat terkait pendanaan kontra-teroris yang strategis. Kini negara tersebut dianggap telah memenuhi komitmennya.

“Pakistan telah mengatasi kekurangan teknis untuk memenuhi komitmen rencana aksinya,” kata FATF dalam sebuah pernyataan ketika mengumumkan penghapusan Pakistan dari daftarnya, yang dimuat Scroll In pada Sabtu (22/10).


Keluarnya Pakistan dari daftar pemantauan, dapat memiliki lebih banyak keuntungan, seperti mengakses bantuan dan pinjaman dari luar negeri, yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Islamabad untuk mengatasi bencana besar di negaranya.

Selain Pakistan, Nikaragua juga telah dihapus dari "daftar abu-abu" FATF.  Sementara untuk negara Kongo, Tanzania, dan Mozambik baru ditambahkan ke dalamnya. Myanmar negara yang dipimpin oleh junta militer itu juga telah menyusul dimasukkan ke dalam “daftar hitam” oleh FATF.

Daftar hitam diberikan khusus kepada negara yang teridentifikasi memiliki kerangka peraturan anti pencucian uang dan anti-terorisme yang lemah.

Menanggapi penghapusan negaranya dalam daftar abu-abu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyambut dengan bahagia, ia mengatakan bahwa keluar dari daftar FATF telah membuktikan upaya kerja keras negaranya selama bertahun-tahun.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada kepemimpinan sipil dan militer kami serta semua institusi yang kerja kerasnya menghasilkan kesuksesan hari ini,” tulis Sharif dalam sebuah cuitan di Twitter.

Ia lebih lanjut mengucapkan terimakasihnya secara khusus kepada Menteri Luar Negeri Bilawal Bhutto, Panglima Angkatan Darat Jenderal Qamar Javed Bajwa dan tim, serta seluruh partai politik yang telah memiliki peran penting dalam mencegah dan membentuk front persatuan pencegahan terorisme.

Sementara itu, India yang sejauh ini terus mendesak agar Pakistan benar-benar mengatasi masalah terorisme yang menjamur di negaranya, berharap agar negara tersebut terus konsisten dalam mengambil tindakan berkelanjutan untuk melawan terorisme.

“Pakistan harus terus mengambil tindakan yang kredibel, dapat diverifikasi, tidak dapat diubah dan berkelanjutan, (untuk) melawan terorisme dan pendanaan teroris yang berasal dari wilayah di bawah kendalinya,” kata Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya