Dinilai Sudah Usang, Penggunaan Wig oleh Hakim di Zimbabwe jadi Perdebatan Publik

Partisipasi masyarakat sangat diharapkan pengadilan Zimbabwe untuk dapat memutuskan apakah aturan wajib menggunakan rambut palsu atau wig bagi hakim saat bertugas perlu dihapus atau tidak.

Seiring berjalannya waktu, pemakaian wig oleh hakim menjadi perdebatan khusus di seluruh dunia, apakah harus terus dipertahankan atau dihentikan sebagai bagian dari tranformasi zaman.

Para hakim di pengadilan tinggi Zimbabwe juga mulai memperdebatkan masalah tersebut, khususnya sejak akhir simposium masa jabatan pertama yang diadakan di Masvingo pada April lalu.

Ketua Hakim, Luke Malaba mengambil langkah nyata dengan membentuk Komite Wig Yudisial yang akan menggerakkan diskusi dan mengumpulkan pandangan dari semua pemangku kepentingan.

Komisi wig tersebut akan mengumpulkan opini warga sebagai bagian dari upaya bersama untuk menginformasikan dan mengarahkan kebijakan publik.

Dimuat Xinhua pada Kamis (20/10), masyarakat yang bersedia ikut dalam perdebatan wig dapat menyerahkan kontribusi mereka hingga 3 November mendatang.

Pekan ini,  Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR) dengan tegas menyatakan posisinya untuk menantang penggunaan wig bagi hakim karena dinilai mengintimidasi dan ketinggalan zaman.

"Praktik pemakaian wig oleh hakim pengadilan tinggi di Zimbabwe harus dihentikan karena sekarang sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan," kata ZLHR dalam sebuah pernyataan.

ZLHR menekankan bahwa praktik wig yang diperkenalkan kolonial Inggris ke negara Afrika, termasuk Zimbabwe ini harus segera dihentikan. Sebab alokasi dana untuk wig dapat lebih bermanfaat untuk kebutuhan warga lainnya.

"Praktik ini harus dihentikan untuk menghemat uang yang dapat digunakan kembali untuk biaya lain yang diperlukan seperti subsidi kebutuhan publik," pungkasnya.